Ada yang Depresi Berat dan Bunuh Diri: 119 Petugas KPPS Tewas, 548 Sakit

Harian Terbit/Sammy
Ada yang Depresi Berat dan Bunuh Diri: 119 Petugas KPPS Tewas, 548 Sakit
Suasana petugas TPS sedang melakukan penghitungan suara (ist)

Beban petugas Pemilu 2019 memang berat. Baik secara fisik dan mental. Oleh karena itu wajar kalau mereka itu pada stress. Selain korban jiwa, ada juga yang sampai keguguran kandungan, depresi berat, bunuh diri ataupun mencoba bunuh diri, selain ratusan petugas KPPS yang sakit dan harus dirawat serius di rumah sakit.  

Hingga saat ini, kata komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019), jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019  sebanyak 119 orang meninggal dunia, 548 sakit, tersebar di 25 provinsi.

Sejumlah anggota KPPS dan PPS menilai Pemilu 2019 lebih rumit dan melelahkan karena pemilihan presiden dan legislatif yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak sehingga menambah beban kerja panitia.

"Kalau boleh mundur, lebih baik mundur. Menurut saya pemilu sekarang sangat rumit dan lebih melelahkan dibandingkan pemilu 2014," kata anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, Vivi, seperti dilansir Antara.

Vivi, yang juga "veteran" pada Pilpres 2009 dan 2014, mengungkap beban kerja yang luar biasa. Kata dia, jumlah anggota panitia PPS di Kelurahan Petamburan hanya tiga orang. Jumlah segitu, menurut dia, sangat tidak cukup sehingga mereka kewalahan karena harus menangani 109 TPS dari 11 RW di kelurahan itu.

Setiap TPS di Jakarta rata-rata melayani 280 pemilih, yang masing-masing orang memerlukan waktu sekitar lima menit di bilik suara untuk mencoblos kertas suara presiden/wakil presiden, anggota DPD, anggota DPR, dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Di luar DKI Jakarta, pemilih diberikan lima lembar kertas suara, yaitu termasuk lembar untuk menentukan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Selain terkendala kekurangan jumlah SDM, dia juga mengeluhkan tenggat waktu penghitungan surat suara yang hanya dibatasi sampai 18 hari setelah hari pencoblosan.

Menurut dia, tenggat waktu tersebut sangat tidak cukup karena pada Pemilu 2019 rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 11 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, digabung di satu pusat rekapitulasi hasil suara.

Selain mengeluhkan tenggat waktu dan kurangnya jumlah SDM, dia juga menemukan banyak kekurangan di antaranya kerusakan kunci kotak suara, kertas segel yang tidak layak dan masalah pemilih yang pindah TPS.

Berbeda dengan Pemilu 2014, pada Pemilu 2019, mereka harus mengantre untuk mengambil bilik suara dan kotak suara pada pukul 02.00 WIB hingga 05.00 WIB dini hari.

Setelah selesai mengambil bilik suara dan kotak suara, mereka harus langsung bekerja menyiapkan bilik suara, kotak suara, meja dan kursi untuk panitia, saksi dan pemilih sampai pukul 07.00 WIB.

Mereka juga masih harus menghitung jumlah surat suara C1 untuk presiden dan calon anggota legislatif yang mereka terima untuk memastikan kelengkapannya. Hal itu memperlambat pelaksanaan pencoblosan sampai lebih dari pukul 08.00 WIB.

Keterlambatan itu menyebabkan jadwal pencoblosan dan penghitungan suara lebih mundur sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja sampai pukul 03.00 WIB dan 05.00 WIB hari berikutnya, lebih lama dibandingkan Pilpres 2014 yang tahapan penghitungan suaranya dapat diselesaikan lebih awal pada sekitar pukul 17.00 WIB.

#Pemilu   #kpps   #pps   #kpu