Idrus Marham Divonis 3 Tahun, Dirut PLN Jadi Tersangka KPK

Safari
Idrus Marham Divonis 3 Tahun, Dirut PLN Jadi Tersangka KPK
Idrus Marham divonis 3 tahun penjara terkait suap proyek PLTU Riau-1 (ist)

Jakarta, HanTer - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham divonis 3 tahun penjara karena terbukti menerima suap bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka terkait kasus proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Sejumlah kalangan mengapresiasi langkah KPK menetapkan Dirut PLN sebagai tersangka. Mantan Ketua Umum SP PLM Jumadis Abda mengatakan, dengan bukti-bukti yang kuat akhirnya KPK menetapkan Syofyan Basir sebagai tersangka. 
 
“Kasus Sofyan Basir termasuk kelas kakap. Nilainya bisa ratusan triliun rupiah. Bukan hanya Rp12 triliun di PLTU Riau 1 saja. Banyak lingkaran kekuasaan bermain di proyek PLN. Terutama pada program 35.000 MW yang diserahkan ke swasta. Tinggal dibuka saja nanti swasta dan lingkaran kekuasaan itu. Mudah-mudahan nanti Syofyan Basir di pengadilan akan bernyanyi. Tidak mau sendiri menanggung tanggung jawab menjadikan PLN sebagai bancakan,” kata Jumadis dihubungi Harian Terbit, Selasa (23/4/2019). 
 
Jumadis mendesak agar direksi dan pejabat PLN yang lain juga harus diproses dan dihukum karena diduga melakukan penyimpangan. Tidak hanya di kasus PLTU Riau 1. Namun juga dalam kasus berbau penyimpangan lainnya. 
 
“Kita berharap PLN dapat dibersih kan dari penjahat kerah putih ini, bersama dengan kroni-kroni nya yang mendapat bagi-bagi 'kue-kue' PLN. Kedepan PLN harus dapat dikelola dengan benar dengan Direksi dan manajemen yang berintegritas dan kompeten di bidangnya. Sehingga PLN benar-benar hadir untuk kesejahteraan rakyat bukan memperkaya segelintir pihak saja,” ujarnya.
 
Apresiasi
 
Sementara itu, Dewan Pembina Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) Frans Immanuel T Saragih mengapresiasi positif langkah yang dilakukan KPK atas penetapan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1. Pasal-pasal yang disematkan KPK kepada Sofyan Basir juga sudah tepat dan cukup baik. Sehingga bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 
 
“Kami mendukung penuh agar kasus ini dibuka secara terang benderang demi menyelamatkan Indonesia dari pihak pihak yang merugikan keuangan negara," ujar Frans Immanuel T Saragih kepada Harian Terbit, Selasa (23/4/2019).
 
Frans menuturkan, tidak menutup kemungkinan selain Dirut PLN ada juga pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.  Diyakini KPK akan tetap berani KPK untuk terus bergerak membuka tabir suap PLTU Riau -1 walaupun secara perlahan. "Mudah mudahan dengan penetapan Dirut PLN sebagai tersangka akan membuka pintu lebih jauh lagi akan siapa saja yang terlibat," jelasnya.
 
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengakui bersyukur dan berterimakasih kepada KPK atas penetapan tersangka terhadap Dirut PLN Sofyan Basyir. 
 
Uchok menilai, memang sudah pantas Dirut PLN menjadi tersangka. Namun KPK juga jangan melupakan nasib Nicke Widyawati yang saat ini menjabat sebagai Dirut Pertamina.  "Artinya setelah Sofyan Basyir tetap jadi tersangka maka KPK harus fokus selidiki Nicke. Nicke harus diusut juga," paparnya.
 
Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengatakan, sejak awal sudah menduga bahwa ada keterlibatan nyata dari direksi PLN terkait kasus suap PLTU Riau 1. Oleh karena itu meskipun terlambat penetapannya, namun harus mengapresiasi kinerja KPK dalam mengungkap kasus suap proyek PLTU Riau -1. "Tidak tertutup kemungkinan dari pengembangan keterangan Sofyan Basyir bisa menyeret direksi lainnya dalam konspirasi ini," jelasnya.
 
Idrus Marham 

Idrus Marham divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menerima suap bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Yanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Idrus divonis selama 5 tahun dan pidana denda selama Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.