Wacana Pilpres Ulang Rusak Demokrasi dan Rugikan Rakyat

Safari
Wacana Pilpres Ulang Rusak Demokrasi dan Rugikan Rakyat

Jakarta, HanTer - Sejumlah kalangan mewacanakan dilakukan pemilu ulang dengan alasan Pemilu 2019 yang baru digelar pada 17 April, tidak efektif, belum memenuhi unsur jujur dan adil karena sejumlah temuan pelanggaran dan kecurangan masih marak ditemukan. Namun pemilu ulang dinilai akan merusak reputasi, demokrasi di Indonesia, dan merugikan rakyat.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi mengatakan, jika menurut UU Nomor  7 tahun 2017 tentang Pemilu maka Pilpres ulang tidak diatur. Dalam UU tersebut yang diatur adalah penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga ada kecurangan atau pelanggaran pemilu atas rekomendasi Bawaslu/Panwaslu.
 
"Jadi, basisnya itu TPS, baik untuk penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang," jelas Tohadi kepada Harian Terbit, Selasa (23/4/2019).
 
Tohadi menegaskan, dengan tidak diatur di UU maka wacana Pilpres ulang akan merusak demokrasi. Karena sudah jelas dalam UU bahwa Pilpres ulang tidak diatur dalam UU. Selain itu jika dianggap hasil Pilpres ada kecurangan, pelanggaran, dan/atau pidana pemilu maka sudah diatur salurannya yaitu melalui pelaporan ke Bawaslu sepanjang terkait administrasi, pengaduan ke Gakkumdu, jika ada dugaan pidana pemilu seperti money politics.
 
"Dan jika tidak terima terhadap hasil perolehan Pilpres ajukan gugatan ke Mahkanah Konstitusi (MK). Jadi, mekanisme Pilpres ulang tidak diketemukan landasan hukumnya dalam UU Pemilu," tegasnya.
 
Oleh karena itu, sambung Tohadi, wacana pilpres ulang harus diurungkan karena secara hukum dan UU tidak diatur. Terkait ada pihak yang memaksa Pilpres ulang, Tohadi menilaisudah melakukan pelanggaran hukum.
 
Sementara itu, Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, pemilu tidak perlu diulang. 
 
"Dengan C1 yang dipegang merupakan hak keperdataan rakyat yang memenangkannya. Namun jika KPU curang, akhirnya kekuatan rakyat harus mengambil jalan alternatif. Yaitu melalui people power dengan agenda: Kembali ke UUD 45 asli, cabut mandat Jokowi dan bentuk pemerintahan transisi," paparnya.
 
Terpisah, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan mengatakan, sah-sah saja Pilpres digelar ulang jika memang dibutuhkan. Pilpres ulang merusak demokrasi dan merugikan rakyat tergantung dari penyelenggaranya. Karena jika KPU benar terbukti curang maka sah-sah saja digelar Pilpres ulang. Tapi tergantung kedua kubu juga maunya bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan Pilpres ini, apakah digelar ulang atau tidak.
 
"Karena saat ini masih menunggu hasil resmi perhitungan suara dari KPU," jelasnya.
 
Adi mengakui, penyelenggaraan pemilu 2019 ini memang banyak terjadi kesalahan. Dari mulai salah input sampai banyak petugas KPPS yang meninggal dunia. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi besar-besaran baik di tubuh KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu 
 
Ketua Presidium Perhimpunan Masyatakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, saat ini rakyat sudah memberikan mandatnya. Oleh karena itu semua pihak diharapkan menghargai suara rakyat yang telah berpartisipasi di Pemilu 2019. Namun sayangnya, sebelum memasuki hari pencoblosan, banyak permasalahan yang belum tertuntaskan. Misalnya soal adanya 17,5 DPT bermasalah.
 
"Selain itu, pasca pencoblosan juga ditemukan pelanggaran yang cukup massif. BPN Prabowo setidaknya telah melaporkan adanya kecurangan sebanyak 1.261 kasus," jelasnya.
 
Sya'roni menilai, dengan massifnya laporan kecurangan KPU harus bertindak cepat menuntaskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan terjadi secara bertubi-tubi. Dimulai dari pencoblosan kertas suara di Malaysia hingga salah input data di berbagai daerah. Maka, agar pemilu ini tidak kehilangan legitimasinya maka KPU harus bertindak tegas dan cepat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengemukakan, pemungutan suara ulang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) termasuk di Surabaya Jawa Timur, seperti yang diusulkan Bawaslu, dinilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak efektif dalam proses pemilu.

“Harusnya bukan hanya di Surabaya tetapi seluruh Indonesia, jelas kegagalan proses pemilu periode sangat terlihat jelas,” kata Fadli di Jakarta, Senin (22/4), seperti dikutip radarpena.id.

Politikus Partai Gerindra ini juga meminta Komisi II DPR RI untuk segera bersikap dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu.
“Temuan beberapa dugaan kecurangan akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi II DPR RI. Menurutnya, berbagai temuan yang terjadi harus ditindaklanjuti dan segera menentukan sikap,” pungkas politikus dari Dapil Jawa Barat ini.

Tidak Efektif

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai pemilu 2019 yang baru digelar pada 17 April kemarin sangatlah tidak efektif. Dirinya pun meragukan proses pemilu tersebut bersifat jujur, adil (Jurdil) karena sejumlah temuan pelanggaran masih marak ditemukan.

“Saya tidak yakin jika pemilihan umum (Pemilu-red) berlangsung dengan Luber Jurdil dan bisa lepas dari money politicsatau politik uang. Pasalnya pelanggaran masih ditemukan dan sanksi diberikan tidak memberikan efek jera,” kata Refly di Jakarta.

Namun demikian, terkait pemilu ulang seluruh Indonesia, Refly mengatakan bagi pihak yang tidak menerima hasil pemilu kemarin silahkan melanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku yakni membawanya ke Mahkamah Konstitusi.

“Tidak langsung semudah itu pemilu ulang di Indonesia, semua sudah di atur dalam aturannya baik Undang-undang maupun PKPU jadi semua membutuhkan proses,” tukas Refly.