Pemerintah dan DPR Sepakat Penambahan Kuota Haji

Danial
Pemerintah dan DPR Sepakat Penambahan Kuota Haji

Jakarta, HanTer - Pemerintah RI dan DPR RI sepakat adanya penambahan 10 ribu kuota jemaah haji yang dilaksanakan tahun ini. Karena itu, pemerintah dan DPR menyepakati tambahan anggaran sebesar Rp353.729.060.559.

Sesuai hasil kesimpulan rapat komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, disepakati sumber tambahan anggaran lain di luar APBN yang berasal dari efisiensi pengadaan SAR oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp65 miliar.

"Tambahannya yang dari APBN itu sekitar Rp183,7 miliar sekian," ujar Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin usai rapat dengan komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Tambahan anggaran lainnya berasal dari realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Mekah 2019 sebesar Rp50 miliar dan efisiensi nilai manfaat BPKH Rp55 miliar. Lalu ada tambahan anggaran yang akan dialokasikan juga untuk kebutuhan petugas haji sebesar Rp6.805.482.100. Sumbernya berasal dari APBN Kementerian Agama 2019.

Mengenai komponen penambahan tersebut, anggara itu nantinya digunakan untuk pelayanan jemaah haji, operasional haji, dan safeguarding dimana adanya tambahan anggaran sebagai implikasi penambahan kuota jemaah.

Hal ini, lanjut Menag, karena sumber pembiayaan tambahan anggaran didapat dari hasil efisiensi Kementerian Agama maupun efisiensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Selebihnya kita berharap ada dana dari APBN melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), pembiayaan untuk 10 ribu jemaah ini betul-betul bisa diwujudkan. Sehingga lalu kemudian tambahan kuota ini bisa direalisasikan tahun ini juga," ujarnya.