Miliki Kekayaan Rp119,962 M

Peran Dirut PLN Sofyan Basir di Kasus PLTU Riau-1 Hingga jadi Tersangka

Safari
Peran Dirut PLN Sofyan Basir di Kasus PLTU Riau-1 Hingga jadi Tersangka
Dirut PLN Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka suap kasus PLTu Riau-1 oleh KPK (ist)

Jakarta, HanTer - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pembangunan PLTU Riau-1.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke rumah tersangka Direktur PT PLN Sofyan Basir (SFB), Selasa (23/4/2019).

"Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SFB ke rumah tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK.

KPK pada Selasa resmi menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
 
Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Sofyan memiliki kekayaan Rp119,962 miliar.

Adapun rinciannya, Sofyan memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp37,166 miliar yang tersebar di Jakarta Pusat, Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan.

Selanjutnya, Sofyan juga memiliki harta berupa lima kendaraan roda empat senilai Rp6,33 miliar terdiri dari Toyota Alphard, Toyota Avanza, Honda Civic, BMW, dan Land Rover Range Rover.

Selain itu, Sofyan juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp10,276 miliar. Kemudian surat berharga dengan total Rp10,313 miliar.

Sofyan juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp55,876 miliar dan tidak memiliki utang.

Empat Peran

Penyidik KPK pada Selasa (23/4/2019) menetapkan Sofyan sebagai sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

KPK menyebutkan Sofyan diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Terdapat empat peran tersangka Sofyan terkait proyek PLTU Riau-1 tersebut. Pertama, Sofyan menunjuk perusahaan Johannes Kotjo, yaitu Blackgold Natural Resources untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

Kedua, Sofyan menyuruh salah satu Direktur di PT PLN untuk berhubungan dengan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih dan Johannes Kotjo.

Ketiga, Sofyan menyuruh salah satu Direktur di PT PLN untuk memonitor karena ada keluhan dari Johannes Kotjo tentang Iamanya penentuan proyek PLTU Riau-1.

Terakhir, Sofyan membahas bentuk dan lama kontrak antara China Huadian Engineering Co (CHEC) dengan perusahaan-perusahaan konsorsium.

Diduga Sofyan menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar "Power Purchase Agreement" (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Tersangka Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.