Jurdil Lebih Utama dalam Pemilu Dibanding Persoalan Menang dan Kalah

Sammy
Jurdil Lebih Utama dalam Pemilu Dibanding Persoalan Menang dan Kalah
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Berbagai persoalan kerap muncul pasca pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April lalu. Mulai dari maraknya laporan adanya indikasi kecurangan, hingga berujung pada rekomendasi pemungutan suara ulang di berbagai wilayah.

Menyikapi hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Ismail Rumadan, mengingatkan bahwasanya, azas dasar pelaksanaan Pemilu, yakni jujur dan adil (Jurdil). Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi landasan para penyelenggara guna menjamin suara masing-masing orang dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Bahkan, ia mengkritisi terdapat masalah dalam penerapan prinsip tersebut pada Pemilu 17 April lalu.

"Jurdil, nampak dari pemilu kemarin banyak masalah, kesalahan, kecurangan. Menurut saya masih jauh dari kata jurdil Pemilu kali ini," jelas Ismail di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Ismail menambahkan, sebagai pelaksana, terdapat tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada para penyelenggara Pemilu. Karena itu, ia mengingatkan, jika terdapat kesalahan, KPU tidak cukup hanya melontarkan permintaan maaf ke publik.

"Sekecil apapun, sengaja atau tidak disengaja harus diselesaikan secara hukum. Tidak cukup hanya dengan permohonan maaf saja," sambungnya.

Menang atau kalah menurutnya, bukanlah tujuan utama dari tersenggaranya Pemilu karena pemenang sebenarnya ialah rakyat. Sementara pertanggungjawaban hukum, kata Ismail untuk menjaga marwah demokrasi.

"Karena ini menyangkut marwah demokrasi kita. Bagaimana mewujudkan Pemilu yang Jurdil," tandasnya.

Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan sejumlah pemungutan suara ulang di sejumlah lokasi. Tak hanya di luar negeri seperti di Malaysia, di dalam negeri juga terdapat rekomendasi serupa seperti di 103 TPS di Sumatera Barat, 20 TPS di Jawa Tengah, 112 TPS di Riau dan beberapa tempat lainnya.

Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) menemukan 1.261 laporan kecurangan pada Pemilu 2019.

#Pemilu   #pilpres   #jurdil   #kpu   #bawaslu