Salah Data Quick Count Bisa Dipidana, Lembaga Survei Jangan Jadi Pemantik Kerusuhan

Safari
Salah Data Quick Count Bisa Dipidana, Lembaga Survei Jangan Jadi Pemantik Kerusuhan

Jakarta, Hanter - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar lembaga survei tidak menjadi pemantik atau sumber kerusuhan. Apalagi jika hasil yang dirilis lembaga survei tidak jujur dan menipu rakyat.  
 
"Lembaga survei kita tantang buka data hasil perhitungan internal, memang kita takut. Kita punya data C1 nya kok dari 5.000 TPS yang kita jadikan dasar quick count kita," ujar Arief Poyuono menanggapi hasil survei yang menempatkan perolehan suara capres 02 Prabowo - Sandiaga dibawah capres 01 Jokowi - Maruf.
 
Arief meragukan jika lembaga survei yang merilis perolehan suara atas capres 01 di atas capres 02 memiliki dokumen C1 seperti yang dimiliki tim BPN. Dia juga menanyakan dana yang didapat dari lembaga survei tersebut ketika merilis hasil perhitungan cepat atau quick count suara Pilpres 2019. "Ayo buka dari mana pendanaannya yang mereka dapat," tandasnya.
 
Lebih lanjut Arief mengatakan, hasil quick count yang tidak sesuai dengan real count adalah sebuah bukti untuk menangkap para pemilik Lembaga Survei bayaran karena sudah menyebarkan hoaks. Oleh karena itu polisi harus tangkap semua pemilik Lembaga Survei. Harusnya lembaga survei itu menunggu nanti setelah KPU keluarkan hasil real count dengan Kemenangan Prabowo - Sandi.
 
"Karena jelas jelas ini Lembaga Survei Quick count mencoba melakukan framing untuk kecurangan dalam real count nanti. Masyarakat harus memprotes Lembaga Survei quick count yang telah merusak demokrasi di Indonesia dan menipu masyarakat," tegasnya. 
 
Mengawal
 
Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad memgatakan, quick count yang dirilis lembaga survei merupakan bagian dari hasil penelitian untuk memprediksi hasil pemilu. Hasil quick count tersebut dirilis sebagai upaya pemenuhan hak publik atas kemungkinan pemilu. 
 
Oleh karena itu keberadaan quick count pada dasarnya untuk mengawal dan memastikan penyenggaraan pemilu agar sesuai UU yang berlaku. "Jika sekiranya bekerja secara profesional dan prosedural maka lembaga survei tersebut tidak bisa dipidana," ujarnya.
 
Suparji memaparkan, rakyat telah melaksanakan hak konstitusional pada 17 April 2019 dengan harapan ada perbaikan terhadal bangsa dan negara. Namun suasana menjadi kurang kondusif karena pengaruh hasil quick count dari lembaga survei yang telah mendeklarasikan pemenang dalam pemilu, sehingga semakin menjadi tidak kondusif. Agar tidak terjadi situasi yang kontraproduktif maka diperlukan beberapa kearifan.
 
Pertama, secara hukum, hanya KPU yang berhak menetapkan dan mengumumkan perolehan suara. Saat ini KPU sudah bekerja secara berjenjang untuk menghitung dan rekapitulasi suara hasil pemilu.

Kedua, semua pihak harus taat hukum dan aturan pemilu. Tunggu hasil kerja KPU sambil diawasi secara ketat agar tidak ada kekeliruan penghitungan. Ketiga, bagi yang nantinya dinyatakan kalah, gugatlah secara hukum di MK dengan membawa bukti-bukti yang sahih. 
 
Dihubungi terpisah, pengamat politik Rusmin Effendy menegaskan, lembaga survei yang melakukan hasil hitung atau quick count tanpa data yang akuntabel dan memanipulasi dapat maka dapat diancam pidana dengan delik menyebarkan kabar bohong. Apalagi jika ada unsur kesengajaaan mengiring opini publik dengan cara melegitimasi kemenangan kubu petahana atas kubu oposisi.
 
"Secara kasar mata jelas terlihat lembaga survei yang melakukan quick count mempunyai alur yang seragam mengiring opini kemenangan petahana. Faktanya justru tidak sesuai dengan realitas hasil di masing-masing TPS," ujar Rusmin kepada Harian Terbit, Minggu (21/4/2019).
 
"Karena itu patut dicurigai lembaga survei tidak obyektif mengungkapkan hasil pilpres, tapi merangkap konsultan politik kubu petahanan," tegasnya.
 
Menyayangkan
 
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon (paslon) presiden Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir menyayangkan apabila masih banyak pihak atau masyarakat yang meragukan lembaga survei hitung cepat.

“Sangat disayangkan sekali kalau pada saat ini hitung cepat hasil dari 12 lembaga survei yang ternama juga masih dipertanyakan,” kata Erick saat ditemui pada acara syukuran TKN atas kemenangan Jokowi-Ma’ruf dari hasil hitung cepat di Jakarta, Minggu.

Erick mengatakan apabila berkaca dari pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2017 ketika pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan pemilu, hasil hitung cepat juga menyatakan hal yang sama, dan tidak ada yang keberatan.

Ia juga berkata selain dari hasil survei hitung cepat sejumlah lembaga, hasil survei data internalnya juga menunjukkan bahwa Jokowi-Ma’ruf memenangkan pilpres 2019.

“Kita ini menyajikan data-data yang sah dan ‘real’. Kita tidak punya DNA dalam arti menipu-nipu atau curang, saya rasa figur pak Jokowi juga bukan figur seperti itu,” ucap Erick.

#Pemilu   #pilpres   #kpu   #bawaslu   #hitungcepat