Marak Beredar Hitung Cepat Hasil Pilpres

Safari
Marak Beredar Hitung Cepat Hasil Pilpres
Surat suara 2019

Jakarta, HanTer—Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, beredarnya hasil exit poll pemilu di luar negeri sebagaimana yang beredar di media-media sosial tak perlu ditanggapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berlebihan. Karena jika menggunakan metodologi yang benar maka exit poll atau quick count merupakan bentuk riset yang dilakukan secara ilmiah.

Apalagi selama ini KPU juga tidak melarang lembaga survei untuk mengumumkan hasil quick count atau exit poll ketika pemilihan selesai dilakukan. "Bagi KPU sekarang ini yang penting bagaimana memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti. Karena saat ini proses pencoblosan di luar negeri juga banyak masalah," ujarnya.

Karnali memaparkan, jika pun KPU mau melarang masyarakat terutama di luar negeri untuk tidak menyebarkan hasil exit poll seharusnya ada sanksi yang mengatur tentang hal tersebut. "Tapi menurut saya sebaiknya KPU fokus saja menangani persoalan banyaknya masalah pemilu di sejumlah negara," tandasnya.

Pemerhati masalah sosial Frans Immanuel Saragih mengatakan, dalam iklim demokrasi yang dinamis maka siapapun tidak bisa meredam beragam informasi yang masuk. Hanya saja diperlukan kematangan pola pikir untuk dapat menyaring beragam berita agar informasi yang diterima. Begitu pun dalam Pemilu, karena dalam hajatan demokrasi tersebut sering ada beragam survey, quick count dan exit poll yang mengklaim merasa paling benar dan akurat.

"Segala hal bisa saja terjadi. Cara mengatasinya diperlukan mekanisme yang matang dan bersinergi dengan beragam bagian yang kompeten. Karena ada kalanya exit poll, survey dan quick count untuk menggiring opini tertentu," ujar Frans Immanuel Saragih kepada Harian Terbit, Senin (15/4/2019).

Frans menuturkan, agar tidak terjadi kericuhan akibat perhitungan exit poll maka pemerintah harus mengatur mekanisme sesuai perundangan yang berlaku. Frans menilai jika dalam sebuah konstelasi politik terdapat lembaga tertentu menggelar survei tapi hasil tersebut jauh diluar perkiraan maka lembaga tersebut bisa dikenai sanksi berat ataupun dianulir keberadaannya karena hasilnya menyesatkan.

Dimanfaatkan

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi menengarai ketiadaan aturan KPU terkait hitung cepat di luar negeri bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memengaruhi pemungutan suara di dalam negeri.

"Sebenarnya wajar saja KPU tidak membuat aturan hitung cepat luar negeri. Sebab, dengan DPT yang sedikit di setiap negara, lembaga survei mana yang mau capek-capek bikin exit poll? Misalnya di Melbourne yang cuma 22 TPS, tapi toh informasi yang katanya hasil exit poll di Melbourne itu beredar luas di dalam negeri," kata Ari di Jakarta, Senin.

Menurut Ari, hitung cepat seharusnya dilakukan oleh lembaga resmi yang sudah dikenal rekam jejaknya di mata publik. Sebab, untuk hitung cepat di dalam negeri, KPU juga mengharuskan lembaga penyelenggara resmi dan sudah terdaftar.

"Kalau dilakukan perorangan atau kelompok orang yang tidak jelas, kemudian disebar seolah-olah itu benar, lalu siapa yang mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik kepada publik," kata Ari.