DPT Membludak dan Dugaan Kecurangan

Tidak Berjalan Mulus Pemilu di Luar Negeri Memalukan Indonesia

Sammy
Tidak Berjalan Mulus Pemilu di Luar Negeri Memalukan Indonesia
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Proses Pemilu 2019 di luar negeri nampaknya tak seluruhnya berjalan mulus, amburadul. Dibeberapa wilayah mengalami masalah hingga menimbulkan kericuhan. Salah satunya membludaknya jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) ketika hari pemungutan suara dan banyak pemilih yang tak bisa menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis atau TPS ditutup. Hal itu terjadi di Sydney, Australia; Osaka, Jepang; Hong Kong; dan Malaysia. Kondisi ini memalukan Indonesia dimata dunia.

Tak hanya itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan Ferry Mursyidan Baldan dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencium adanya kecurangan. TKN sudah melaporkan adanya kecurangan itu ke Bawaslu RI.

"Kami mendatangi Bawaslu, tujuannya melaporkan adanya dugaan kecurangan pemilu di luar negeri yang terjadi dalam beberapa hari ini," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan datang ke Kantor Bawaslu RI di Jakarta, Senin malam, sekitar pukul 08.40 WIB.

Sementara itu Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan, BPN akan evaluasi kinerja perwakilan RI di luar negeri. Jika tidak lampu lindungi Hak Konstitusional WNI pada Pemilu 2019 apalagi jika didapatkan Bukti Kecurangan pada Penyelengaraan Pemilu 2019.

"Ini jelas dapat mencoreng wajah Indonesia di luar negeri. Seharusnya Pemerintah bertindak tegas terhadap hal itu, dengan memanggil pulang Dubes atau Kepala Perwakilan RI di Negara tersebut," ujar Ferry di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Lebih lanjut Ferry Mursyidan Baldan meminta seluruh perwakilan pemerintah di Indonesia memenuhi hak konstitusi warga negaranya yang berada di luar negeri. "Saat ini masih terdapat hak konstitusi WNI yang diabaikan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri," tegasnya.

Menurutnya, jika tindakan yang terjadi berlangsung masif dan sistemik, dan tidak juga ada langkah dari Pemerintah dalam hal ini Kemenlu, maka BPN mendorong seluruh WNI yang tidak mendapatkan hak konstitusinya membuat petisi.

"BPN mendorong supaya WNI yang kehilangan hak konstitusionalnya tersebut untuk membuat petisi kepada Pemerintah negara setempat untuk mengambil tindakan persona non grata terhadap Kepala perwakilan RI di Negara tersebut," pungkas mantan menteri kabinet kerja tersebut.

DPK Membludak

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan, akar persoalan tersebut adalah membludaknya jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) ketika hari pemungutan suara. Mengacu data BP2TKI, Pramono memperkirakan jumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebesar 4-6 juta.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di luar negeri hanya 2 juta. Artinya, ada 2-4 juta pemilih yang masuk kategori DPK. Tapi KPU hanya menyiapkan surat suara sejumlah DPT ditambahkan 2% cadangan.
Pramono pun menilai PPLN kurang komunikatif dengan para pemilih sehingga tak bisa memberikan penjelasan secara baik kepada mereka. "Atau mungkin negosisasi ke pemilik sewa (lokasi TPS) kurang maksimal. Harusnya TPS ditutup sampai semua orang bisa memilih, bukan saat waktu sewanya habis,” kata Pramono di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Amburadul

Direktur Eksektutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo meminta persoalan Pemilu di luar negeri jangan dianggap sepele. Menurutnya, Bawaslu harus mengungkap kasus yang terjadi di luar negeri, baik kasus dugaan surat suara dicoblos maupun persoslan WNI yang tak dapat menyalurkan hak politiknya.

"Saya kira juga KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak suara harus dijamin," katanya di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Karyono juga memaparkan ada ribuan pelanggaran Pemilu yang belum dituntaskan Bawaslu. "Sejak kampanye Pemilu ada 6.649 pelaggaran sampai per 12 April 2019 ini. Dari angka itu teridentifikasi menyangkut Pidana 548, administrasi 4.759, kode etik 107, dalam proses 105, hukum 656, bukan pelanggaran 474, politik uang 25, dan sudah inkracht 22," papar Karyono.

Laporkan Kecurangan

Sementara itu, TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendatangi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melaporkan sejumlah dugaan kecurangan pada penyelenggaraan pemilu di tujuh negara.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan datang ke Kantor Bawaslu RI di Jakarta, Senin malam, sekitar pukul 08.40 WIB. "Kami mendatangi Bawaslu, tujuannya melaporkan adanya dugaan kecurangan pemilu di luar negeri yang terjadi dalam beberapa hari ini," katanya.

Menurutnya, terjadi berbagai macam bentuk kecurangan atau pelanggarannya, terutama di Sydney yang menonjol. Di Australia, Irfan menyebutkan dugaan pelanggaran tidak hanya terjadi di Sydney, melainkan juga di Brisbane karena sebagian besar WNI yang telah terdaftar hak pilihnya seolah-olah dibatasi.

"Seolah-olah dibatasi penyelenggara pemilu di sana karena waktu, keterbatasan waktu. Padahal, mereka sudah antre begitu lama," katanya.

Dugaan pelanggaran juga ditemukan di Hongkong, yakni di Distrik Wan Chai dan Yuen Long dengan indikasi pelanggaran yang hampir sama dengan di Australia. "Pelanggaran juga terjadi di Belanda, Jerman, Selandia Baru. Bangladesh juga. Ada 6-7 negara. Namun, sementara paling dominan di Sydney, Australia," katanya.