MK Petakan Jenis Konflik Pemilu Berpotensi Digugat

Safari
MK Petakan Jenis Konflik Pemilu Berpotensi Digugat
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto memetakan beragam jenis kesalahan pemilu yang akan digugat ke MK. Hal itu bisa ditelisik di sidang-sidang di Pemilu 2014, 2009 dan 2004. Karena dalam perkara sebelumnya banyak dijumpai alat bukti berupa berita acara penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi-saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Tidak adanya tanda tangan para saksi dalam berita acara bukan berarti penghitungan suara tersebut menjadi tidak sah," kata Aswanto sebagaimana dilansir website MK, Minggu (14/4/2019).

Aswanto juga mengingatkan syarat-syarat dapat dibukanya kotak suara di mana persoalan ini pernah terjadi dalam sengketa pilkada serentak 2017. Jika ada caleg yang mendalilkan perolehan suara di TPS, maka yang harus menjadi bukti adalah dokumen resmi yang berasal dari KPU.

"Selama ini ada para pihak yang membuat berkas sendiri mirip dengan dokumen yang resmi dikeluarkan oleh KPU," ujarnya.

Aswanto membagi pengalamannya dalam menangani sengketa hasil pemilu legislatif 2014. Saat itu, dirinya bersama hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi sempat dipersoalkan ke Dewan Etik MK karena dinilai lalai dalam membuat putusan. Pelapor dalam laporannya mengatakan putusan yang dibuat oleh panelnya tidak mencantumkan siapa yang berhak mendapatkan kursi.

"MK dalam sengketa pemilu legislatif hanya memutus penghitungan suara yang benar, sementara untuk penetapan kursi merupakan kewenangan KPU," tegasnya.

Aswanto menjelaskan, perbedaan lain dalam penanganan sengketa hasil penghitungan perolehan suara antara pilkada dan pemilu legislatif. Menurutnya, perkara perselisihan hasil pemilu legislatif tidak dibatasi oleh selisih perolehan suara seperti yang berlaku dalam pilkada.

Aswanto mengingatkan, KPU telah mencoret 300 caleg dari sebelas partai yang tersebar di berbagai provinsi dan hal tersebut juga berpotensi akan menjadi perkara di MK. Aswanto mengungkapkan, ada keadaan psikologis dari para caleg yang kalah belum puas jika belum diputus oleh MK. Oleh sebab itu, ia meminta panitera pengganti MK harus teliti dalam membedakan berkas-berkas dokumen yang digunakan dalam pilkada dengan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden.