Masa Tenang Diperkirakan Marak Terjadi

Laporkan Politik Uang Diberi Hadiah Rp1 Juta

Safari
Laporkan Politik Uang Diberi Hadiah Rp1 Juta
Kampanye Anti Politik Uang

Jakarta, HanTer— Praktik politik uang (money politics) yang menyasar pemilih berpotensi terjadi pada masa tenang kampanye yang dimulai pada Minggu 14 April 2019. Untuk mencegah praktik ini Bawaslu akan mengancam pelaku pelanggaran tersebut dengan hukuman berlipat.

Sementara di Solok, Sumatera Barat bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya politik uang dan buktinya saat masa tenang diberikan hadiah uang Rp1 juta.

Peneliti Indonesia Corruptiom Watch (ICW) Almas Sjafrina di Jakarta, Minggu (14/4/2019) mengemukakan, selama masa tenang, masyarakat diharapkan aktif mengawasi lingkungannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti politik uang yang rawan terjadi selama masa tenang.

ICW mencatat politik uang menjadi pelanggaran pemilu yang paling banyak dilakukan dalam Pemilu 2014. “Kami mengajak pemilih tidak langsung pulang setelah menyalurkan hak pilihnya, melainkan mengawal proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS masing-masing untuk mencegah kecurangan,” ujarnya.

Hukuman Berlipat

Untuk mencegah praktik ini Bawaslu Purwakarta, Jawa Barat mengancam pelaku pelanggaran politik uang kalau terjadi di masa kampanye dengan hukuman berlipat.

"Kalau terjadi di masa kampanye, hukumannya dua tahun penjara dan Rp24 juta. Tapi kalau dilakukan di masa tenang ancamannya jadi dua kali lipat," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, Jumat (12/4/2019).

Hukuman tersebut mengacu pada pasal 523 ayat 2 Undang-undang 7/2017 Tentang Pemilu. Di sana dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung diancam penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.

Bawaslu Purwakarta menerjunkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi praktik politik uang. Mereka akan menggelar patroli sebagaimana instruksi tertuang dalam surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0711/2019.

Hadiah Rp1 Juta

Kapolres Solok Kota, Sumatera Barat, AKBP Dony Setiawan akan memberikan reward atau hadiah bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya politik uang saat masa tenang dan menjelang pemilu 17 April 2019.

"Kami mengadakan diskusi dan pertemuan dengan calon legislatif dan Ketua partai untuk membahas dan menyamakan persepsi tentang politik uang," kata Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan di Solok, Minggu malam.

Pihaknya akan memberikan hadiah uang Rp1 juta jika ada masyarakat yang berani melaporkan politik uang dan buktinya menjelang hari pencoblosan.

Menurutnya, politik uang tidak boleh menjadi satu-satunya cara menghalalkan diri untuk memperoleh kekuasaan.

"Bagaimana dengan nasib calon legislatif yang tidak mempunyai uang? tentu akan langsung kalah. Maka itulah harus dilawan agar demokrasi berjalan adil," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Saksi Bayaran

Sementara itu Musi Institute for Democracy and Electoral (MIDE) mengungkapkan beberapa isu dan kerawanan pada pemilu 2019 tahun ini. Salah satunya, isu maraknya money politic atau politik uang yang menyasar pemilih pada masa tenang atau sebelum pemungutan suara.

Menurut Direktur Eksekutif MIDE, Andika Pranata Jaya, hasil diskusi MIDE, pada masa tenang kerap dimanfaatkan oknum caleg untuk melakukan money politic.

"Pemilih mau datang ke TPS memberikan suara mereka berdasarkan pertimbangan yang jauh lebih langsung (seperti uang) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi ini yang dimanfaatkan para peserta pemilu/caleg sebagai langkah jitu menjaring pemilih yang belum menentukan pilihan, terutama pada pemilu legislatif," ungkap Andika, Minggu (14/4), seperti dilansir RMOLSumsel.

Selain itu, oknum caleg juga bermodus mengelabui sangkaan politik uang dengan cara membayar sejumlah orang untuk jadi saksi bayangan di tiap TPS, saksi ini juga ditugasi menjaring pemilih dengan iming-iming uang.

"Bisa juga menggunakan pengaruh tokoh lokal untuk mendapat suara di TPS. Oknum caleg akan lebih tertarik bila tokoh lokal ini juga berperan sebagai petugas KPPS/Pengawas TPS agar bisa melakukan ‘pengkondisian’ di TPS," katanya.

Rekam Jejak

Selama masa tenang 14-16 April 2019, masyarakat diharapkan mencari tahu rekam jejak, riwayat hidup dan visi-misi calon yang akan dipilih dalam lima surat suara nanti.

"Kami mengimbau kepada pemilih sebelum ke TPS pastikan sudah mencari tahu rekam jejak, nama dan latar belakang orang yang akan dipilih nanti karena waktu di bilik suara itu tidak lama," ujar Peneliti Indonesia Corruptiom Watch (ICW) Almas Sjafrina di Jakarta, Minggu.

Selain calon presiden dan wakil presiden, kata dia, dalam surat suara hanya terdapat nama, tidak ada informasi lebih, sehingga penting untuk mengetahui pilihan sebelum masuk ke bilik suara.

Untuk mengenal para calon, masyarakat dapat mengakses berbagai saluran informasi baik daring mau pun luring yang menyediakan informasi calon.

Banyaknya portal penyedia informasi caleg tingkat nasional hingga kabupaten/kota itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemilih sebelum mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).