PKI Sebagai Musuh Negara, Institute Mahasiswa Nasional Indonesia Gelar Demo Dukung Kemenkopolhukam

romi
PKI Sebagai Musuh Negara, Institute Mahasiswa Nasional Indonesia Gelar Demo Dukung Kemenkopolhukam
Institute Mahasiswa Nasional Indonesia saat demo/ ist

Jakarta, HanTer – Keresahan masyarakat akan munculnya kembali paham Komunis membuat Institue Mahasiswa Nasional Indonesia (IMNI) angkat bicara lewat sebuah demonstrasi di acara Car Free Day (CFD) di kawasan Monas Jakarta Pusat, Ahad (14/4/2019).

Mereka melihat adanya kecurigaan bahwa sisa-sisa dari PKI masih ada sampai saat ini. Makanya, mereka ingin berperan  menjalankan perintah negara untuk menjaga keutuhan NKRI termasuk membasmi tuntas antek-antek ataupun unsur-unsur PKI.

Dalam orasinya Ketua IMNI, Sudirman Manau menjelaskan bahwa dalam perjalanannya muncul suatu organisasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) yang di Ketuai oleh Bedjo Untung yang treck recordnya menentang dan melawan sejarah kebiadaban PKI.

Bahkan, organisasi tersebut berpendapat bahwa penculikan, pembunuhan dan pemberontakan yang di lakukan oleh PKI ini adalah berbanding terbalik dengan pemberitaan yang selama ini terpublish di sejarah Indonesia. 

“Di katakan bahwa angota-anggota PKI yang telah tewas ini adalah korban keotoriteran negara dan menganggap PKI ini adalah pahlawan dan patriot negara,” katanya. 
Bahkan, dikatakan Sudirman, YPKP 65 ini menolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) atau Tim Pencari Fakta

Penyelesaian Kasus 1965/66 untuk pengungkapan fakta sebenarnya kasus dugaan peanggaran HAM pada masa itu.
“Padahal seharusnya YPKP 65 ini mendukung langkah pemerintah untuk pembentukan DKN tersebut sehingga terang-benderang nanti nya tragedi tersebut,” tegasnya.

Oleh karenanya, IMNI berkepentingan menyuarakan kepada masyarakat bahwa PKI adalah musuh negara dan sudah di Legitimasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Lewat aksi demonstrasi tersebut mereka mengungkapkan empat tuntutan, sebagai berikut: 

1. Mendukung Kemenkopolhukam dalam mengambil langkah-langkah Hukum dalam Tragedi 65/66
2. Meminta kepada Kemenkopolhukan untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan dan tuntutan-tuntutan dari YPKP 65/66 
3. Mendesak Kemenkopolhuam untuk mencabut SK dan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk Pembubaran Organisasi YPKP 65 karena akan membuat kegaduhan nasional oleh perlawanan terhadap sejarah bahwa PKI adalah musuh negara.
4. Mendukung dan mengawal Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam proses penindakan hukum untuk memproses jika ada gugatan yang akan masuk terkait dengan pembubaran YPKP 65 ke Pengadilan Negeri domisili YPKP 65. 

#PKI   #Musuh   #Negara   #IMNI