Satgas Peradilan Bantu Masyarakat Dapatkan Keadilan 

Safari
Satgas Peradilan Bantu Masyarakat Dapatkan Keadilan 
Koordinator  Advokasi Pemuda dan HAM  DPP Satgas Peradilan Rakyat Indonesia, Angelina Christi

Jakarta, HanTer  -  Koordinator  Advokasi Pemuda dan HAM  DPP Satgas Peradilan Rakyat Indonesia, Angelina Christi menyatakan, dibentuknya Satgas Peradilan Rakyat Indonesia merupakan perwujudan kepedulian masyarakat yang melihat dan merasakan penegakan hukum di pengadilan masih kurang berpihak kepada rakyat kecil. Karena hukum dan peraturan hanya terlihat bagus pada tataran konstitusionalnya saja  namun implementasi hukum justru tidak berpihak kepada masyarakat pencari keadilan  khususnya di Pengadilan.

"Masyarakat pencari keadilan sering mengalami perlakuan yang tidak adil pada saat berperkara di pengadilan bahkan cendrung dirugikan dan tidak sedikit hak hak asasi mereka diabaikan karena mereka tidak sanggup membayar pengacara yang hebat untuk membela mereka dalam persidangan," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Dijelaskannya, berbagai kasus yang melibatkan rakyat kecil seringkali terjadi pelanggaran hukum dan Ham  sehingga masyarakat menganggap pengadilan hanya berpihak kepada orang yang  kaya dan berkuasa.

"Masyarakat pencari keadilan merasa hukum tidak ditegakkan secara benar dan masyarakat menganggap hukum hanya bagi mereka yang punya uang dan berkuasa dan ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum atau hukum sebagai panglima," jelas Angelina yang juga Calon  anggota DPR dapil Jakarta Timur ini.

Dikatakannya, Satgas Peradilan ingin agar pengadilan dapat menjadi tumpuan harapan rakyat dalam mencari keadilan. Oleh karenanya Satgas Peradilan tidak akan pernah mencampuri dan mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya karena hakim memang independent bebas dari intervensi. Pihaknya hanya ingin agar peradilan dapat memutus perkara dengan seadil - adilnya..

Angelina mengungkapkan, Satgas Peradilan Rakyat Indonesia dibentuk oleh Yankomas Ditjen HAM Kemenkumham karena banyaknya masyarakat mengadu ke Yankomas belum tertangani. Namun dengan hadirnya Datgas Peradilan Yankomas merasa akan terbantu nantinya dalam menganalisa kasus-kasus yang masuk dari laporan masyarakat sebagai korban peradilan.

"Banyak masyarakat pencari keadilan diperlakukan tidak adil oleh peradilan melalui putusan putusan hukum baik yang belum berkekuatan hukum maupun yang telah berkekuatan hukum karena hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan. Hal ini bisa merendahkan wibawa hukum di mata publik. Pada hal Indonesia negara hukum yang selalu mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat," ungkapnya.

Angelina berharap Satgas Peradilan yang terbentuk  sejak Juli 2018 dapat dirasakan Keberadaan dan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia. "Kami harap keberadaan Satgas Peradilan yang sudah ada di 34 Provinsi di Indonesia dapat membantu masyarakat dalam mencari keadilan," paparnya.

Sementara itu, Direktur Yankomas Johno Supriyanto menjelaskan, pihaknya mengapresiasi perihal keberadaan Satgas Peradilan sejauh ini. Dirinya sangat berharap kedepan dapat bersinergi bersama dalam penanganan kasus yang berkeadilan.

"Terus terang, saya sangat mengapresiasi dengan adanya Satgas Peradilan ini," ungkap Johno 

Ia mengakui, ada banyak kasus yang harus tertangani, berkisar ratusan juta jumlah data yang ada. Apalagi wilayah Indonesia sangat sehingga tidak mungkin bisa ditangani sendiri. Oleh karena itu pihaknya berharap kdapat bersinergi dengan Satgas Peradilan RI.

Johno menyatakan sudah memberitahukan kepada jajarannya yang berada di Daerah-daerah, terkait keberadaan Satgas Peradilan yang terbentuk di Kementerian Hukum dan HAM.