Karen Agustiawan Tegaskan Akuisisi Blok BMG Sudah Kantongi Restu

Anu
Karen Agustiawan Tegaskan Akuisisi Blok BMG Sudah Kantongi Restu
Mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan

Jakarta, HanTer - Mantan Direktur PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, menolak kesaksian Komisaris yang menyatakan proses akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia tanpa persetujuan. Kuasa Hukum Karen, Soesilo Ariwibowo, menilai kesaksian komisaris yang menjabat saat itu, Humayun Bosha dan Umar Said dinilai tidak jelas dan tidak jujur.

Soesilo mengatakan, mengatakan komisaris saat itu sudah menyatakan persetujuannya sehingga direksi tetap melanjutkan proses partisipating interest (PI) pada Blok tersebut. Dikatakannya persetujuan itu diberikan melalui tanda tangannya pada 30 April 2009 yang menyatu untuk mengikuti proses bidding proyek tersebut.

"Bukan tidak ada, persetujuan yang diberikan pada 30 April 2009 katanya hanya untuk bidding atau menawar saja, anggaran dasar tidak pernah menjelaskan hal itu. (Jadi) satu kali mereka mendapatkan persetujuan sampai membentuk anak usaha di Australia itu juga termasuk dalam persetujuan itu, kita tidak perlu lagi sebenarnya memperdebatkan persetujuan itu untuk bidding atau akuisisi," ujar Soesilo di  Jakarta, Jumat (12/4).

Dia juga menolak pernyataan dari dua komisaris tersebut yang menyatakan bidding proyek BMG hanya untuk melatih para SDM muda di lingkungan Pertamina. Hal itu tidak benar lantaran dalam sebuah tender blok migas tidak boleh ada main-main. Peserta yang mengikuti proses bidding tidak dapat membatalkan atau coba-coba apabila dinyatakan sebagai pemenang tender. Oleh sebab itu, Soesilo menegaskan bahwa kliennya sudah melakukan proses akuisisi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Konsekuensi dari bidding ketika kita ditunjuk sebagai pemenang harus terus, kalau enggak mereka akan ajukan gugatan. Itu ada risioko hukum yang harus ditanggung, jadi persetujuan dewan komisaris yang ditandatangaini 30 April 2009 itu sudah sah," ulasnya.

Karena merasa sudah mengikuti proses dengan benar. Soesilo menegaskan bahwa Karen tidak bisa dijerat dengan UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kerugian investasi yang sudah digelontorkan Pertamina sebesar Rp568,06 miliar saat itu tidak bisa disebut sebagai kerugian negara atau sebuah tindakan korupsi. Sebab dalam proses eksplorasi Blok migas sangat mungkin terjadi decline atau bahkan tidak menemukan migas seperti yang diharapkan.

"Di dunia minyak yang namanya gagal dan sebagainya itu sudah lazim tidak perlu didebatkan. Itu namanya risiko (investasi). Namanya juga lagi cari sumber minyak, kan kita gak tahu minyak itu di mana," pungkasnya.

Saksi lain Humayun Boscha selaku Komisaris Pertamina ketika itu mengakatan bahwa dirinya menjalankan tugas perusahaan tanpa membaca board manual (tata kerja antara dewan direksi dan dewan komisaris) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Dirinya hanya menjalankan tugas tidak berpanduan peraturan perusahaan tersebut dan baru membaca board manual setelah sebelum sidang dimulai kamis (11/4). 

Kemudian Humayun menuduh bahwa direksi yang bertanggung jawab untuk memberikan dan menjelaskan board manual kepadanya selaku komisaris. Namun, kesaksian tersebut dipatahkan Karen dengan menanyakan, “di aturan mana yang menunjukan BOD harus menjelaskan board manual kepada komisaris yang baru? Tolong tunjukan.”

Setelah memeriksa Board Manual beberapa waktu dan tidak ada yang menyatakan kewenangan dan dan tugas direksi untuk menjelaskan hal tersebut kepada komisaris. Humayun pun meminta maaf karena telah salah menuduh. Tugas tersebut berada di sekretaris komisaris. 

Akibat kelalaiannya karena tidak membaca dan mempelajari board manual, Humayun yakin dan menyatakan bahwa pertemuan dua komisaris dan Karen Agustiawan adalah bagian dari keputusan. Padahal dalam Board Manual tertulis bahwa pertemuan informal  tersebut bukan untuk mengambil keputusan dan bersifat tidak mengikat.

Kemusian, saksi kedua, Umar Said menjelaskan bahwa kerugian yang dialami Pertamina (Proyek BMG) bukan karena fraud, tetapi kerugian bisnis.