TAJUK: Jujurlah, Buat Apa Menang Kalau Curang

***
TAJUK: Jujurlah, Buat Apa Menang Kalau Curang

Pelaksanaan pesta demokrasi tinggal menghitung hari. Pada 17 April 2019, rakyat beramai-ramai menuju tempat pencoblosan. Tahapan dan proses pemilu secara teknis seperti tata cara mencoblos, distribusi kotak dan surat suara secara umum sudah tidak ada masalah. 

Namun, narasi kecurangan di Pemilu hingga kini masih disampaikan sejumlah kalangan. Mulai dari tuduhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpihak, sampai tuduhan oknum aparat penegak hukum tidak netral.

Soal adanya kecurangan semakin terdengar terkait adanya dugaan surat suara sudah tercoblos di Malaysia. Baik untuk pemilihan presiden dan calon anggota legislatif seperti dalam rekaman video yang beredar di media sosial. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelidiki keaslian surat suara di Malaysia yang diduga sudah tercoblos tersebut.

Pemungutan suara di Malaysia dilaksanakan pada Minggu (14/4) yang tersebar di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching dan Penang.

Sebelumnya, beredar luas video berdurasi singkat yang menampilkan masyarakat setempat menggerebek sebuah ruko kosong yang disebutkan berada di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Di dalam ruko itu ditemukan sejumlah kantong berisi surat suara yang diduga sudah dicoblos untuk pemilihan presiden pasangan tertentu. Tidak hanya itu ditemukan juga surat suara yang tercoblos untuk beberapa nama calon anggota legislatif dari partai politik tertentu.

Kita berharap peristiwa di Malaysia itu tidak benar. Sebaliknya jika itu benar, tentu harus menjadi pelajaran dari penyelenggara pemilu agar lebih baik menyelenggarakan pesta demokrasi di negeri ini. Karena, terlepas dari benar atau tidaknya surat suara tercoblos itu, rakyat menginginkan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan.

Pengamat politik dan demokrasi Titi Anggraini mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah ujian terberat bagi netralitas penyelenggara pemilu di Indonesia karena penyelenggaraan pemilihan presiden berbarengan dengan pemilihan legislatif dan pemilih yang terpolarisasi.

Titi mengatakan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berada dalam situasi polarisasi tarik menarik yang sangat kuat, sehingga apabila terjadi sedikit kesalahan, kelemahan dari penyelengaraan akan memunculkan sebuah ketidakpercayaan besar terhadap penyelenggara pemilu.

Kita tidak menginginkan pemilu berjalan tidak jujur karena akan menimbulkan keresahan, yang ujung-ujungnya bisa memicu kerusuhan atau gerakan rakyat. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Itulah sebabnya, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) harus professional dan independen supaya pemilu legislatif dan pemilu presiden berjalan jujur dan adil.

Kepada para caleg dan calon presiden-wakil presiden berrtekadlah untuk memenangkan pertarungan dengan jujur, tidak curang. Menanglah secara kesatria, bukan menang karena mengkhianati kedaulatan rakyat. Pemimpin yang menang karena kecurangan tentu tidak akan barokah, dan bisa saja dikemudian hari dia akan jatuh/disningkirkan.

Orang-orang pintar mengatakan, hakikat kemenangan dalam sebuah kompetisi itu adalah suksesnya sebuah perjuangan untuk meraih kemenangan dengan penuh kejujuran, bukanlah merekayasa dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Karena sebuah kompetisi sangat erat kaitannya dengan sportifitas, kalau sebuah kompetisi diwarnai kecurangan, maka sebuah kemenangan yang diraih pun sama halnya dengan sebuah kekalahan. Apa artinya kemenangan kalau hanya bernilai dalam sebutan, namun secara moral malah bernilai kekalahan.

Lebih baik kalah dalam kompetisi, tapi menang secara moral. Karena sekalipun kalah, namun masih memiliki sikap moral. Untuk apa menang, kalau sejatinya kalah. Kemenangan sejati adalah mengalahkan keinginan untuk melakukan kecurangan.

Jadilah pemenang sejati, dan menang secara kesatrian. Pemimpin yang menang dengan kejujuran tentu akan mendapat dukungan rakyat karena mereka mencintai pemimpinnya.