Tajuk: Memilih Capres dan Cawapres Jujur-Amanah

***
Tajuk: Memilih Capres dan Cawapres Jujur-Amanah
Mencari pasangan yang jujur dan amanah, siapa yang harus dipilih?

Seminggu lagi Pemilu 2019 digelar. Rakyat ramai-ramai ke TPS untuk memilih wakil rakyat dan presiden-wakil presiden periode 2019-2024. Siapa calon pemimpin yang akan kita pilih, apa syarat-syaratnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan beberapa kriteria kepada umat Islam.
 
Kriteria itu, harus memilih paslon yang cerdas, beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, juga harus mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Selain itu, pilih capres dan cawapres yang memiliki kemampuan nalar (kecerdasan, red.) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka. Juga memilih calon pemimpin dengan pertimbangan pasangan memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan takwa. 

Kriteria memilih calon presiden dan calon wakil presiden itu disampaikan Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Saadi dalam jumpa pers di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan, biasanya seorang pemimpin itu jika terlalu banyak berjanji sulit untuk ditempati. 

Itulah sebabnya , kata SBY di sela-sela silaturrahim dengan para ulama se Aceh yang di pusatkan di Banda Aceh, Minggu,  mantan presiden ini meminta kepada kader Partai Demokrat untuk berbuat secara nyata kepada masyarakat.

Pernyataan MUI dan SBY tersebut patut kita apresiasi, kerena memang haram hukumnya bagi seorang pemimpin mengingkari janji-janjinya yang diucapkan saat kampanye maupun dala kesempatan lain. 

Dalam Islam disebutkan, "Sesungguhnya Janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya” (Qs. Al-Isra 34).

"Menolak secara santun lebih baik daripada memberi janji yang panjang dan banyak." (Sayyidina ’Ali ibn Talib RA).

Janji memang ringan diucapkan, tapi berat untuk ditunaikan. Betapa banyak orang yang dengan entengnya berjanji untuk bertemu namun tak pernah menepatinya. 

Dan cukup banyak juga para politisi, elite, dan calon-calon pemimpin kita baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif, yang mengumbar janjinya, seperti dalam kampanye pemilu, pilpres maupun pilkada, nyatanya dia ingkari.

Lalu apa hukumnya jika pemimpin ingkar janji? Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hukum berdosa bagi pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye. 

Dalam fatwa itu, MUI meminta agar para calon pemimpin baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif untuk tidak mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.

Fatwa MUI itu mengingatkan kita betapa banyaknya calon-calon pemimpin yang tidak menunaikan janjinya. Pemimpin yang suka ingkar janji, MUI mengimbau umat untuk tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali mencalonkan diri pada pemilu periode selanjutnya.

Seorang pemimpin harus menaati janjinya. Kalau dia berjanji kepada rakyatnya, tepatilah. Karena Tuhan dan rakyat menuntut Anda untuk bertanggung jawab.

Nilai utama seorang manusia terletak pada konsistensinya menepati janji (jujur). Jika tidak, maka ia terkategori sebagai seorang yang munafik. Bukankah, tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila diberikan amanah (diberi kepercayaan) ia mengkhianati.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada Pemilu 2019 kita harapkan rakyat harus bijak dan cerdas memilih pemimpinnya, jangan asal pilih. Bila tidak kita yang akan menderita karena kelakukan pemimpin munafik itu.

Mari kita pilih pemimpin yang pro rakyat, bukan pemimpin yang selalu membela kaum elit/orang-orang kaya. Juga jangan memilih yang ‘omdo’,  yang kerap ingkari janjinya.