Jelang Masa Pencoblosan, SPPSI Serukan Anggotanya tak Terlibat Politik Praktis

Sammy
Jelang Masa Pencoblosan, SPPSI Serukan Anggotanya tak Terlibat Politik Praktis
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) mewaspadai adanya upaya menunggangi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 13 April mendatang. Secara tegas SPPSI menolak anggotanya dilibatkan dalam politik praktis.

Ketua SPPSI, Muhammad Syafirin, mengaku khawatir anggotanya terseret dalam kegiatan politik praktis. Yakni, terlibat langsung dalam aktivitas dukung mendukung Paslon Capres, karena hal itu akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.

"Bayangkan bila dalam BUMN seperti Pertamina, terdapat kubu-kubu partai politik bisa fatal," kata Syafirin di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Dijelaskannya, secara normativ Direksi Pertamina sudah pernah mengeluarkan edaran agar pekerja perusahaan plat merah ini menjaga netralitas dan dilarang menggunakan sumber daya BUMN untuk keperluan kegiatan politik praktis.

Kendati begitu, dirinya memaklumi adanya tekanan yang dapat terjadi dari struktur yang lebih tinggi lagi. Direksi pun bisa tak berdaya menolak bila ada permintaan atasannya.

"Kami harapkan ada kesadaran dari kayawan sendiri," ujar Syafirin.

Selaku ketua umum SPPSI, dirinya secara tegas menolak setiap upaya dari pihak manapun untuk menyeret anggotanya kedalam kegiatan politik praktis.

Menurutnya, seorang pekerja BUMN harus profesional dan wajib memberikan layanan kepada semua stakeholder tanpa melihat aliran politiknya.

"Kami pekerja BUMN harus profesional dan wajib memberikan layanan kepada semua stakeholder tanpa melihat aliran poltiknya. Itulah makna netralitas yang kami maksudkan," tuturnya.

"Dibalik itu, sebagai serikat pekerja yang berfungsi pengawal Good Corporate Governance di PT Pertamina, kami memantau sepak terjang pejabat BUMN, ini terkait dengan kegiatan politik praktis terutama dalam perhelatan Pilpres kali ini," lanjut Syafirin.

Ia pun menegaskan, bila terbukti adanya upaya pihak lain yang ingin memanfaatkan aset BUMN demi kepentingan paslon atau kubu tertentu, maka dirinya tidak akan segan-segan melaporkan ke instansi terkait.

Syafirin juga meminta agar Menteri Negara BUMN Rini Soemarno tidak menempatkan Direksi BUMN dalam posisi yang serba salah. Sebagai bawahan tentu para Direksi BUMN yang tidak mungkin menentang permintaan menterinya.

Dirinya menyontohkan, adanya kabar yang beredar, bahwa pada 13 April 2019 para Direksi BUMN diminta mengerahkan karyawan dan keluarganya untuk menghadiri acara peringatan ulang tahun BUMN. Kebijakan itu tertuang dalam copy surat kementerian nomor : S-152/S.MBU/04/2019 tanggal 5 April 2019 ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Imam Apriyanto Putro yang ditujukan kepada 156 lebih BUMN.

Dalam surat tersebut meminta agar karyawan BUMN menyerahkan data nama karyawan dan nomor teleponnya yang akan hadir dalam acara tersebut dengan alasan untuk pendaftaran aplikasi ‘LinkAja’.

"Apakah tidak ada waktu lain? Mengapa dilaksanakan pada musim kampanye Pilpres ini. Tahun sebelumnya tidak pernah terjadi hal ini, tapi kali ini diminta besar-besaran," tanya Syafirin.

#Politik   #sppsi   #pertamina   #buruh   #hut   #bumn   #pilpres