Survei Asing Prabowo Kalahkan Jokowi

sammy
Survei Asing Prabowo Kalahkan Jokowi

Jakarta, HanTer - Sebuah lembaga survei asal Amerika Serikat turut meramaikan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Precision Public Policy Polling (PPPP).  Menurut Direktur Operasi Jokovic Martinez, dari hasil survei lembaganya itu, para responden cenderung memilih penantang petahana yakni Prabowo Subianto.

"Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/4/2019).

Dalam survei juga disebutkan bahwa 54% responden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Joko Widodo kembali menjadi jadi presiden sebesar 37%, sementara 9% responden tidak memeberikan jawaban.

"Dari 54% responden menggap Joko Widodo tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government dan masih banyak terjadi praktik korupsi yang berkaitan dengsn proyek proyek infrastruktur," tandasnya.

Dia melanjutkan, ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, nama Joko Widodo dan Prabowo ditanyakan, 38% responden memilih nama Joko Widodo. "Sementara yang memilih Prabowo sebanyak 40 % dan sisanya menyatakan belum dapat memutuskan," katanya. 

Survei Internal

Menanggapi survei ini, Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, menyangsikan hasil survei dari PPPP. Ia menilai, hasil survei tersebut merupakan survei internal dan sangat mungkin terjadi. Pasalnya, pihak yang disurvei semuanya merupakan pendukung 02. "Oh ya kenapa gak sekalian aja 100 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Ia menambahkan, survei internal seharusnya hanya untuk konsumsi pribadi bukan untuk disebarkan ke publik. "Survei internal masak dibagikan ke publik," imbuhnya.

Menurutnya, TKN Jokowi-Ma'ruf juga memiliki survei internal, namun hanya dikonsumsi TKN dalam rangka penyiapan strategi kampanye. Kendati begitu,  ia tetap menghormati hasil survei tersebut. |”Rata-rata dari semua lembaga survei menyebutkan, Jokowi-Ma'ruf masih unggul sekitar 15 persen,” papar Irma. 

Sementara itu, Juru Bicara Milenial TKN Syafril Nazirudin, mengatakan, survei PPPP mengandung anomali karena berbeda dengan mayoritas hasil survei.

Menurutnya, sebagian besar lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat puas dengan pemerintahan Jokowi di periode pertama. "Kemudian tingkat elektabilitas yang memenangkan Prabowo merupakan hal yang menyesatkan. Saya lebih percaya kepada lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas dan reputasinya jelas," tutur Syafril di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Secara Acak

Untuk diketahui, jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan 2019 dan juga untuk distribusi media umum.

Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret- 4 April 2019 dengan jumlah responden 3. 032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Wawancara dipilih secara acak dan dilakukan melalui telepon menggunakan profesional- staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon Precision Public Policy Polling di Jakarta.

Adapun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78% pada tingkat kepercayaan 95%.

PPPP disebut memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menciptakan dan menumbuhkan bisnis serta minat aktif dalam politik dan kebijakan publik di Asia.

Pada 2013, lembaga ini mulai merambah jajak pendapat publik tentang politik, menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR) dan survei online dan panggilan langsung ke telepon seluler jika sesuai untuk melakukan polling dengan cepat, hemat biaya, dan akurat pada berbagai masalah.

Jangan Jadi Acuan

Pengamat Politik Ujang Komarudin, meminta pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak menjadikan hasil survei sebagai acuan dalam menentukan hasil akhir. Ia mengatakan banyak hasil survei yang tidak sejalan dengan fakta di lapangan.

"Survei benar, tapi jangan sampai dijadikan alat untuk mendelegitimasi bahwa nanti kok yang menang misalkan 01, lah kan yang naik 02," ujar Ujang di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Ia menuturkan ketidaksesuaian hasil survei dengan penghitungan suara bisa dilihat dalam sejumlah pemilu, salah satunya dalam Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, ia menyebut elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada penghitungan suara KPU menurun drastis berbeda dengan hasil survei.