Pakar: Debt Collector Tidak Bisa Tarik Paksa Kendaraan

Ant
Pakar: Debt Collector Tidak Bisa Tarik Paksa Kendaraan
Ilustrasi (ist)

Padang, HanTer - Pakar hukum Universitas Bung Hatta Padang Miko Kamal Phd mengemukakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang menunggak cicilan hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan mengacu kepada UU 42 Tahun 1999 tentang Fiducia.

"Jadi misalnya walaupun pemilik kendaraan menunggak tidak bisa serta merta ditarik paksa, karena itu diatur proses tersebut harus melewati mekanisme hukum," kata dia di Padang, Rabu.

Menurutnya pada sisi lain masyarakat selaku pemilik kendaraan juga harus memahami jika sudah membeli kendaraan dengan kredit maka kewajibannya adalah membayar cicilan hingga lunas.

Oleh sebab itu jika ada "debt collector" atau penagih utang melakukan penarikan paksa jelas tidak dibolehkan, kata dia,

Ia mengatakan hal itu bisa dilaporkan ke polisi karena penarikan paksa sama halnya dengan perampasan atau pencurian dengan kekerasan.
Sebaliknya ia juga mengingatkan masyarakat jika ada juru tagih yang bertugas tidak boleh main hakim sendiri.

"Indonesia negara hukum, yang berhak melakukan tindakan adalah penegak hukum," ujarnya.

Kemudian ia juga mengingatkan kendaraan yang sedang dalam proses cicilan secara hukum tidak boleh dipindahtangankan sebelum lunas.
Sebenarnya terjadi salah memahami selama ini yang namanya perusahaan pembiayaan itu artinya menyewa dan setelah lunas baru pemilik kendaraan memiliki kendaraan secara penuh, katanya.

"Oleh sebab itu jika ada pihak yang menggadaikan kendaraan pastikan dalam keadaan sudah lunas karena jika cicilan belum lunas jelas tidak boleh," ujarnya.

Sebelumnya Kepolisian Resor Agam, masih mengembangkan kasus tewasnya M (52) penagih utang yang diamuk massa setelah diduga mengambil paksa satu unit mobil Mitsubishi L300 di Maninjau, Kecamatan Tanjungraya, pada 30 Maret 2019.