SP JICT Minta Jokowi Batalkan Perpanjangan Kontrak JITC

Safari
SP JICT Minta Jokowi Batalkan Perpanjangan Kontrak JITC
JITC

Jakarta, HanTer - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) Firmansyah mengatakan, berlarut-larut perpanjangan kontrak JICT hingga tahun kelima pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena ada pihak-pihak yang tetap memaksakan perpanjangan kontrak. Tidak heran Firmansyah pun mendesak Pemerintah bersikap tegas: membatalkan perpanjangan kontrak.

"Ini bisa dilakukan karena, baik Pelindo II maupun Hutchison, tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian BUMN," ujar Firmansyah di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Firmansyah mengatakan, Serikat Pekerja JICT tak alergi dengan investasi asing selama investasi itu tidak merugikan Indonesia. "Kami melakukan kajian dan menemukan investasi Hutchison senilai US$200 juta itu aneh karena pada 1999 nilai JICT sudah US$243 juta untuk kapasitas 1,3 juta TEU sedangkan saat ini kapasitasnya sudah 2,8 juta TEU." 

Serikat, menurut Firmansyah, juga menemukan kajian Hutchison yang mengungkap bahwa perusahaan itu ingin memaksimalkan keuntungan dari penguasaan 51 persen di JICT. Langkahnya adalah mengurangi tenaga kerja dan menaikkan tarif pelayanan pelabuhan enam persen tiap dua tahun, sehingga perusahaan itu bisa balik modal hanya dalam empat tahun.

"Investasi tak boleh melanggar hukum," kata Firmansyah. "Juga tak boleh merugikan rakyat yang menggunakan layanan pelabuhan."

Meskipun selama lima tahun terakhir Pemerintah belum bisa menuntaskan persoalan ini, Serikat masih menyimpan harapan kepada Pemerintah hasil Pemilu 2019. "Kami berharap siapa pun yang nanti terpilih bisa memberi kepastian hukum atas investasi Hutchison di JICT yang telah melanggar hukum," paparnya.

Seperti diketahui dalam rapat Panitia Khusus DPR pada 4 Desember 2015, Menteri Rini menyatakan izin yang dia berikan kepada perpanjangan kontrak JICT baru berlaku jika PT Pelindo II menguasai saham PT JICT 51 persen. Dalam rapat Panitia Khusus pada 2 Desember 2015, Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, juga menegaskan konsesi yang diberikan pada 11 November 2015 kepada PT Pelindo II tak bisa belaku surut. Itu berarti perpanjangan kontrak tak bisa dibenarkan karena terjadi sebelum PT Pelindo II menerima konsesi.

Dalam debat calon presiden pada 30 Maret 2019, Presiden Jokowi menyatakan investasi asing di pelabuhan masih diperlukan. Selain karena anggaran terbatas, Presiden bilang Indonesia masih membutuhkan transfer pengetahuan dan transfer teknologi dari pihak yang lebih berpengalaman.