Korban Berjatuhan Hingga Ada yang Bunuh Diri; Rentenir Online Berbahaya, Masyarakat Harus Waspada

Harian Terbit/Sammy
Korban Berjatuhan Hingga Ada yang Bunuh Diri; Rentenir Online Berbahaya, Masyarakat Harus Waspada
Ilustrasi (ist)

Layanan pinjaman online melalui mekanisme peer to peer (P2P) dalam sistem keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) tengah berkembang pesat di Indonesia. Namun yang mengkhawatirkan, banyak masyarakat yang justru menjadi korban rentenir online. Tak hanya banyak masyarakat yang tidak bisa mengembalikan dana pinjaman karena dendanya terus bertumpuk, namun tak sedikit yang mengakibatkan korban.

Pengamat Anggaran Center for Budget Analisis (CBA), Jajang Nurjaman, mengatakan keberadaan rentenir yang sudah merambah ke dunia maya sangatlah berbahaya. Menurutnya, pemerintah kecolongan sehingga banyak laporan masyarakat yang menjadi korban rentenir online. 

Jajang mengatakan, seharusnya pemerintah sejak dahulu sudah bisa mengantisipasi hal ini, sehingga tidak banyak menelan korban.

"Dari perkembangan teknologi, seolah pemerintah belum menyiapkan perangkat untuk mengantisipasi agar masalah ini bisa ditanggulangi, karena banyak yang menjadi korban. Masalah ini sudah kompleks dan sulit diatasi," kata Jajang di Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Dalam menyikapi kasus ini, ungkap Jajang, pemerintah harus cepat tanggap, karena dikhawatirkan bakal timbul masalah yang lebih parah lagi. Jajang menambahkan, masyarakat banyak yang tergiur melakukan pinjaman kepada rentenir lantaran prosesnya lebih cepat dibanding melakukan pinjaman kepada perbankan. 

"Masyarakat kalangan bawah untuk mencari modal cepat dan ga ribet ya melalui rentenir. Namun, ada jeratan-jeratan yang tidak bisa diprediksi. Hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah bergerak benar, misalnya mengakomodir masalah permodalan," lanjutnya. 

Laporkan

Belum lama ini, persoalan rentenir online kerap menyebabkan nyawa melayang. Seorang sopir taksi tewas gantung diri di kontrakan daerah Tegal Parang, Jakarta Selatan, diduga karena terlilit pinjaman online. Pihak berwajib menemukan sepucuk surat dekat korban yang berbunyi, 'Kepada OJK dan pihak berwajib, tolong berantas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan.'

Menanggapi itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, mengimbau kepada masyarakat agar berani melaporkan rentenir online ilegal ke pihak Kepolisian dan OJK.

"Itu laporkan ke Polisi, kalau merasa dirugikan masyarakat silahkan laporkan ke OJK dan lapor ke Polisi. Jadi nanti itu pasti akan dikejar kalau memang ada bukti masyarakat tersebut ditipu," kata Wimboh di Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Satgas LBH

Sampai Desember 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menampung kurang lebih 1.330 pengaduan korban pinjaman online. Sedangkan perusahaan pinjaman online yang diadukan ada 89 penyelenggaraan.

Dari jumlah itu, 25 di antaranya adalah perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. OJK sendiri kabarnya sejauh ini telah memblokir sekurangnya 231 perusahaan fintech ilegal.

Ketua satuan tugas waspada investasi Tongam L Tobing, meminta kepada masyarakat yang menjadi korban teror fintech ilegal untuk melapor ke pihak kepolisian.

Hal ini karena yang dilakukan oleh fintech ilegal masuk ke pelanggaran. Seperti pencurian data pribadi, penagihan dengan ancaman hingga pelecehan seksual. Menurut Tongam hal tersebut itu sudah masuk ke ranah tindak pidana.

"Kegiatan-kegiatan teror bisa langsung ke kepolisian. Tapi laporan fintech ilegalnya ke kami (satgas) kami akan mengambil tindakan dengan berkoordinasi dan memblokir fintech serta membuat pengumuman kepada masyarakat mengenai fintech ilegal itu," kata Tongam di Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Menurut Tongam, fintech abal-abal memasang bunga yang sangat tinggi untuk menjerat nasabahnya. Kemudian denda yang diberikan juga seperti tak ada batasan.