Penanganan Kasus Korupsi; Kejagung Terapkan SPDP Online ke KPK

zamzam
 Penanganan Kasus Korupsi; Kejagung Terapkan SPDP Online ke KPK

Jakarta, HanTer -  Bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung kini menerapkan atau memberlakukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara Online (SPDP Online) terkait penanganan kasus korupsi di seluruh  jajaran instansi pemerintah. SPDP Online itu berpusat di gedung di Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK).

 

“Jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia setiap memulai penyidikan korupsi menyampaikan SPDP nya secara online ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan ini akan terus berkembang sampai tahap penuntutan dan eksekusi,” ujar Jampidsus Adi Toegarisman di Kejagung, Jumat (5/4/2019)

Jajaran Pidsus kejaksaan di seluruh Indonesia sudah mempunyai akun yang langsung berhubungan ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di KPK.

“Setiap kali melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, SPDP nya kami sampaikan ke Sekretariat Aksi Bersama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberitahuan. Dan ini berlaku bagi seluruh kejaksaan di Indonesia,” jelas Adi.

Dia melanjutkan, pihaknya melakukan kebijakan-kebijakan teknis pengendalian perkara, yang pada akhirnya seluruh kejaksaan punya pemahaman yang sama yaitu penuntutan yang bermuara pada keadilan.

“Kami sudah punya rumusannya. Tinggal kami tuangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung,” ujarnya.

Terkait dengan itu, tambah Adi, pihaknya mengeluarkan lima kebijakan aksi pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu lingkup tindak pidana korupsi, teknis penanganan perkara korupsi, tentang penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Termasuk di dalamnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Adi Toegarisman menyatakan, sekarang ini pemerintah memprogramkan bahwa penegakan hukum itu diharapkan mendukung bagaimana tindak pidana korupsi berkurang atau tidak ada.

“Yang menjadi sasaran adalah penegak hukum. Artinya penegak hukum itu ya penegak hukum yang profesional, teknisnya memadai dan integritasnya harus baik,” ujarnya.