Pemilu 2019: Polri Diminta Netral dan Independen

Sammy
Pemilu 2019: Polri Diminta Netral dan Independen
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi

Jakarta, HanTer -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi mengharapkan netralitas Polri pada Pemilu 2019. Selain netralitas, Adhie juga berharap Polri bersifat independen.

"Bukan hanya netralitas yang kita harapkan, tapi independensi," kata Adhie dalam diskusi netralitas TNI-Polri di Jl Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

Adhie juga menyinggung nama Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Dia juga menyebut-nyebut PDIP terkait netralitas Polri.

"Dulu di masa Gus Dur, kita yang memisahkan secara resmi, memisahkan TNI dan Polri. Kemudian terjadilah gonjang-ganjing politik. Inilah awal polisi masuk ke pusaran politik," ujarnya.

Selanjutnya, Adhie juga menyinggung soal latar belakang capres Prabowo Subianto yang kerap diungkit pada masa pilpres. Adhie lalu berbicara tentang Polri yang dinilainya tampak 'melindungi' capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang ini digulirkan kembali isu Prabowo background tentara. Ini perpecahan bangsa," ujar Adhie.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mendorong agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan Propam memeriksa keadaan internal institusi kepolisian. "Saya minta kepada Kapolri perintahkan kepada organisasi berwenang di dalam itu untuk periksa," ujar Margarito di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Selain itu, Margarito mendorong Tito membuat pernyataan sikap soal netralitas Polri pada Pemilu 2019. Menurut dia, hal ini penting demi memperbaiki citra Polri.

"Saya kira masuk akal kalau besok atau lusa kita segera melihat misalnya ada tindakan khas, berkelas, dari Kapolri untuk menyatakan bahwa, 'Kami polisi netral. Saya pastikan kami netral, saya pastikan bahwa tidak ada satu pun yang tidak mematuhi telegram saya'," sebut dia. 

Sebelumnya, perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, melalui surat Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019, yang memerintahkan agar anggota kepolisian menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2019.