Cap Jempol di Amplop Suap, Fahri: KPK dan Bawaslu Harus Investigasi 

Danial
Cap Jempol di Amplop Suap, Fahri: KPK dan Bawaslu Harus Investigasi 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada cap jempol pada 400 ribu amplop yang diduga akan digunakan anggota Komisi V DPR Bowo Sidik Pangarso untuk melakukan serangan fajar Pemilu 2019.

Namun KPK belum membeber detail dan maksud cap jempol di amplop hasil operasi tangkap tangan terhadap politikus Partai Golkar itu.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, KPK harus bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu untuk menginvestigasi persoalan ini.

"Nah, itu nanti jadi tugas dari Bawaslu untuk menginvestigasi. Harusnya KPK bekerja sama dengan Bawaslu sekarang," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Menurut Fahri, modus seperti ini sebenarnya mudah dilacak. Tinggal bagaimana kemauan dari aparat berwenang, seperti Bawaslu dan KPK.
"Maka Bawaslu harus mengambil langkah cepat supaya paling tidak ini cukup menjadi satu peristiwa, yang tidak ada peristiwa lainnya," bebernya.

Selain itu lanjut Fahri, dugaan serangan fajar menggunakan amplop berisi uang dan bertanda cap jempol, itu tentu mengundang pertanyaan di publik. "Ini kan yang tertangkap (saja), jangan-jangan amplop begitu banyak di tempat lain," ungkap Fahri.

Fahri heran KPK yang mengumumkan dugaan uang suap Bowo untuk serangan fajar dan ada cap jempol, kemudian meminta tidak dikaitkan dengan politik. "Lah bagaimana, orang KPK yang mengumumkan begitu, kok," tegasnya.

Dia menegaskan rencana serangan fajar itu politik, bukan amal jariyah, atau urusan untuk yatim piatu. "Ini politik, ya harus di diteruskan, jangan kemudian kelihatan ngerem begitu," katanya dan menilai KPK sepertinya mau ngerem setelah melempar pernyataan.

Politisi PKS ini lantas membandingkan dengan kasus pengakuan mantan oknum Kapolsek disuruh Kapolres mendukung paslon 01, Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, yang tiba-tiba berubah, mengaku berbohong, tetapi tidak dihukum.

"Jadi sepertinya banyak aparat ini, ada polisi yang mengaku habis itu mengerem, KPK menangkap rencana serangan fajar, ngerem," ujarnya.

Fahri menambahkan, sikap mengerem begini membuat publik menjadi ragu, benar tidak aparat bekerja dengan independensi.

"Jangan-jangan gampang ditekan juga. Kalau ngerem-ngerem ya itu yang jelek," pungkasnya.