Gandeng Anak Yatim, MAKI Minta KPK Tuntaskan Kasus Century dan BLBI

Safari
Gandeng Anak Yatim, MAKI Minta KPK Tuntaskan Kasus Century dan BLBI
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Jakarta, HanTer - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus korupsi Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini juga tidak kunjung selesai.

Desakan tersebut dilakukan MAKI lewat doa bersama anak yatim dan santri di halaman depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2019).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, alasan mendesak lembaga anti rasuah dengan doal karena pihaknya telah maksimal menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta dan putusannya telah dimenangkan pihaknya. Namun kasus korupsi Bank Century tak kunjung dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan.

"Secara umum bisa dipahami maknanya seperti itu (desakan), karena kita sudah maksimal. Putusan praperadilan itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Artinya memang ya dimaknai desakan ke KPK untuk segera menuntaskan ini (kasus Bank Century dan BLBI)," kata Boyamin di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/4/2019)

Selain itu, lanjut Boyamin, MAKI akan memberikan jamu kuat untuk KPK, apabila tidak ada progres dalam perkembangan kasusnya selama tahun ini. Jadi lembaga pemberantas korupsi bisa kuat apabila ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi.

"Kita tidak hanya sekedar mendesak sampai kita memanjatkan doa. Kalau perlu suatu saat kita carikan jamu, sebagai simbolik lah. Tahun depan kalau belum selesai, nanti kita carikan jamu kuatlah. Kalau perlu kita berikan viagra," tegasnya.

Boyamin membantah bahwa apa yang dilakukannya bermuatan politis, karena kasus Century dan BLBI itu mengarah ke dua kubu capres-cawapres.

''Iya, nggak lah, karena kasus BLBI dan Century, itu bisa dimaknai kemana-mana, yang bisa ke dua kubu kalau dipahami. Jadi dalam pengertian ini, saya memahaminya itu pendekatan hukum murni," tegasnya.

Jadi, lanjut dia, kalau satu kasus aja yang didesak, maka bisa dimaknai sebagai politis. "Tapi kalau saya berusaha adil lah. Maka saya memahami, kita buat peringatan dua kasus. Karena kalau satu kasus saja bisa dimaknai itu," tandasnya.