KPK: Jangan Pilih yang Tawarkan Amplop

ICW: Caleg Suplai Uang ke Pemilih

Safari
ICW: Caleg Suplai Uang ke Pemilih
Ilustrasi

Jakarta, Hanter— Demokrasi hari ini adalah demokrasi amplop. Menurutnya, risiko dari sistem pemilu profesional terbuka adalah money politic.

"Demokrasi kita demokrasi amplop. Risiko profesional terbuka itu adalah money politic dan bukan hanya soal kandidat dengan pemilih membagi uang," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pada acara ILC tvOne yang tayang, Selasa (2/4/2019).

Dia mengemukakan, hingga saat ini para elite politik masih kesulitan keluar dari lingkaran setan soal money politic. Politik uang terjadi akibat biaya politik yang mahal.

"Politik kita padat modal. Itu terjadi di lapangan karena biaya politik itu akhirnya dagang pengaruh, sebab gaji tidak cukup. Begitulah lingkaran setan," kata Donal.

Menurutnya, sejak diterapkan 2019 profesional terbuka, para caleg akan menyuplai uang ke pemilih. Ada modus konvensional, itu door to door, H-3 paling banyak dilakukan.  Politik uang dan modusnya. Kalau tadi pra bayar, ada juga pascabayar.

"Ketiga beli grosiran, itu hanya ada jika ada oknum pemilu bermain dengan caleg. Politisi mengincar penyelenggara pemilu untuk melakukan politik uang. Dia beli di belakang, saya pernah tanya ke salah satu komisioner KPU dan dia mengamini," papar Donal.

Jangan Pilih

Terpisah,  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengajak masyarakat menolak dan tidak memilih caleg yang menawarkan amplop untuk membeli suara dalam Pemilu 2019.

Dia mengemukakan, dalam kasus terakhir dengan tersangka Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, ditemukan amplop berisi pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu untuk serangan fajar.

"Apa iya harga diri, suara, dan nasib masyarakat dibeli dengan amplop senilai hanya Rp20 ribu itu. Kami mengajak masyarakat menolak dan bahkan tidak memilih caleg melakukan hal seperti itu," kata Febri Diansyah usai melakukan pertemuan dengan komisioner KPU RI di Jakarta, Selasa (2/4).