TAJUK: Mengapresiasi Janji Prabowo Akan Pilih Menteri Antikorupsi

***
TAJUK: Mengapresiasi Janji Prabowo Akan Pilih Menteri Antikorupsi

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjanjikan akan membentuk susunan para menteri antikorupsi apabila dirinya terpilih menjadi Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, semua menteri terpilih harus bersumpah dan tanda tangan tidak (melakukan) korupsi.

Prabowo mengatakan dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno (Calon Wakil Presiden nomor urut 02) bertekad untuk bekerja keras dan sekuat tenaga untuk (kepentingan) rakyat Indonesia dan bersumpah tidak akan mengizinkan koruptor berkuasa di negara ini.

Kita mengapresiasi janji Prabowo yang disampaikannya saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Wisangeni Kota Tegal, Senin sore. Pasalnya, korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak destruktifnya yang masif, memiskinkan rakyat. Negeri ini dinilai masuk kategori darurat korupsi.

Apalagi tingkat tindak pidana korupsi terus meningkat. Menurut Direktur Government Wacth (Gowa) Andi Saputra mengatakan, bila dibandingkan tahun 2017, tingkat tindak pidana korupsi di tahun 2018 cenderung meningkat. 

Menurutnya, peningkatan ini bisa dilacak dari adanya kasus korupsi dana desa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar.  Selain itu juga terjadi peningkatan  OTT oleh KPK yang tahun 2018 mencapai 100 kepala daerah melebihi tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu semua elemen bangsa  harus melawan korupsi dari segala lini kehidupan. Selain itu, kita dan elit politik harus memperkuat kewenangan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. 

Kita sudah bosan bahkan muak setiap hari ada lagi pejabat yang lagi-lagi didakwa melakukan korupsi dengan gampangnya, padahal puluhan juta orang Indonesia tiap hari harus benar-benar banting tulang untuk mencari uang untuk sekedar hidup. Dengan demikian perang melawan korupsi dari segala lini harus menjadi tekad kita semua.

Itulah sebabnya, siapapun yang berkeinginan untuk membongkar kasus-kasus korupsi harus kita berikan acungan jempol. Kita harus memberi dukungan penuh. Bukan sebaliknya malah kita hujat dan kita remehkan. Bukankah dalam memerangi korupsi kita harus bergandengan tangan dab bersama?

Peran masyarakat diperlukan untuk  melaporkan dan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi di negeri ini. Peran masyarakat ini diharapkan juga memperkuat lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kita mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah maupun berbagai kalangan untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Pasalnya, perilaku kotor yang dilakukan oleh para penyelenggara dan pejabat negara itu tidak sedikit yang dilakukan dengan terang-terangan. 

Artinya, dengan terang-terangan pula mereka merampas hak-hak masyarakat. Yakni, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak, bebas dari kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan hak-hak dasar hidup lainnya.

Di sisi lain, munculnya gerakan antikorupsi nyatanya belum ampuh membendung perilaku korup di berbagai instansi. Kebersamaan, kesadaran dan tujuan yang sama itu harus terus dijalankan semua elemen. Dengan semangat tidak boleh berhenti untuk melawan korupsi, karena korupsi bukan budaya yang harus dilanggengkan.

Harapan kita pemberian hadiah bisa menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hadiah Rp200 juta, diharapkan semakin banyak masyarakat berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.