Forhati Respons Aktif Rencana Undang Undang PKS

Danial
Forhati Respons Aktif Rencana Undang Undang PKS
Majelis Nasional Forhati

Jakarta, HanTer - Koordinator Presidium Majelis Nasional Forhati, Hanifah Husein mengatakan semua kalangan sepakat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kendati demikian, tidak semua kalangan sepakat terhadap kebebasan seksual dan perilaku seksual menyimpang yang dapat ditimbulkan.

"Bila RUU PKS tersebut disahkan dan diberlakukan. Terutama, karena perangkat hukum yang ada belum memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual, dimana secara akademis, RUU PKS bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dari segala hukum atau sumber hukum yang ada di Indonesia," ujar Hanifah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Hanifah menjelaskan, pertama, hubungan seksual hanya berlaku bagi laki-laki dengan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama (syariah) dan undang-undang negara yang berlaku, dilandasi oleh kedamaian dan kenyamanan, cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah), sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (keimanan) dengan akhlak mulia, yang akan berdampak pada kualitas hidup pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan bangsa secara lebih baik.

Kedua, segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dan hubungan seksual menyimpang (lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender) bertentangan dengan hakekat kemanusiaan dan merendahkan eksistensi manusia sebagai sebaik-baik makhluk (ahsanittaqwim) menjadi hanya khayawan an nathiiq (hewan yang berakal).

Ketiga, hal paling utama dalam memerangi kejahatan seksual harus dengan cara-cara yang sistemik, strategis, dan berdampak luas, yaitu memberikan prioritas pada peningkatan kualitas manusia sebagai subyek kehidupan dengan percepatan peningkatan kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan ketahanan keluarga.

Keempat, pengaturan berbagai hal terkait dengan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan dan manusiawi dalam bentuk perundang-undangan harus dilakukan secara komprehensif, mengakomodasi seluruh pandangan dan sikap masyarakat yang kelak akan menjadi obyek undang-undang, dan visioner - jauh ke masa depan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, dan tidak hanya untuk hanya memenuhi kehendak dan aspirasi sekelompok masyarakat, serta sekadar mengikuti perkembangan dinamika global.

Kelima, setiap Undang-Undang yang disahkan dan diundangkan harus mempertimbangkan dampak kemanfaatannya bagi masyarakat luas dan harus terasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, disertai dengan penegakan hukum yang adil, tegas, nyata, dan bertanggungjawab.

Ketegasan sikap Presidium Majelis Nasional Forhati tersebut, merupakan respon aktif terhadap Rencana Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sejalan dengan berbagai hasil diskusi dan kajian yang dilakukan oleh Forhati sebagai bagian tak terpisahkan dari ikhtiar memanifestasikan prinsip 'insan cita,' dalam mewujudkan tanggungjawab sosial di tengah masyarakat.

Seperti diketahui Forhati, sebagai wadah berhimpun para Alumni HMI-WATI melanjutkan tradisi akademisnya dengan melakukan seminar dan kajian tentang Fact Checker bagi perempuan SOLID (Sadar Olah Literasi Digital).