Tabuh Genderang “Perang” dengan China

Jokowi dan Prabowo Bisa Meniru Sikap Tegas PM Mahathir Mohamad

Safari
Jokowi dan Prabowo Bisa Meniru Sikap Tegas PM Mahathir Mohamad
Prabowo Subianto dan Jokowi

Jakarta, HanTer-- Langkah Perdana Menteri Mahathir Mohamad menabuh gendering ‘perang’ dengan China layak diikuti Presiden Joko Widodo dan Prabowo jika keduanya terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan bangsa, kekayaan Indonesia makin tidak tersedot keluar, dan Indonesia harus memprioritaskan lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin. Menurutnya, kasus yang dialami Malaysia hampir mirip dengan yang dialami Indonesia. Karena saat ini di Malaysia ada proyek dan utang yang tidak akuntabel yang dilakukan Perdana Menteri Najib Razak. Utang ini ditolah oleh PM Malaysia Mahathir Mohammad karena utang tersebut disebut Mahatir Ilegal. Sikap Mahatir ini telah memukul China.

"Mahatir Mohammad yang menang Pemilu 2018 tidak mau membayar utang kepada negara China Rp4500 Triliun di era PM Najib Razak. Sebab Najib Razak utang kepada negara China tanpa persetujuan parlemen Malaysia dan Yang Dipertuan Agung Malaysia," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Senin (1/4/2019).

Mahatir Mohammad minta kepada China untuk membongkar semua jalan Tol yang tidak berkualitas dan Mahatir juga mengusir semua tenaga kerja China serta membuldozer 3 kawasan pabrik di 3 pulau di Malaysia.

Mahatir bersikap tegas ke China karena perjanjian utang yang dibuat China mengikat dimana semua bahan pembangunan, mulai material barang hingga tenaga kerjanya harus dari China. Ini sama dengan menjerumuskan Malaysia menjadi bencana kebangkrutan.

“Semoga pemerintah baru Indonesia nanti akan mengevaluasi dan audit semua proyek atau investasi China di Indonesia dan mengembalikan kedaulatan bangsa serta memprioritaskan lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari setiap kejadian," jelasnya.

Aminudin memaparkan, jika dilawan maka sesungguhnya China akan kalah atau menghindari konflik terbuka. Contohnya, di Vietnam, walaupun China bisa mengkooptasi pemerintahan Vietnam tapi rakyatnya melawan dengan membakar usaha-usaha atau lokasi bisnis China di Vietnam hingga akhirnya China berhasil ditendang keluar.

"Kasus kedua di Myanmar. Presiden Burma, Thein Sein, yang membatalkan proyek bendungan besar itu karena desakan masyarakat," paparnya.

"Pemimpin Myanmar segera sadar akan dijadikan semacam koloni atau jajahan China. Meputusan ini membuat China, yang selama ini menjadi investor dan mitra dagang terbesar Burma, meradang. Apalagi, proyek bendungan di wilayah utara Burma itu disokong Power Investment Corp, perusahaan energi terbesar China," jelasnya.

Aminudin memaparkan, yang dilakukan Vietnam bisa dilakukan Indonesia. Karena rakyat Vietnam terbukti berhasil mengusir China. Yang dilakukan rakyat Vietnam adalah gerakan perlawanan rakyat nasional, tidak memakai bendera primordial. Sayangnya, kedatangan Luhut ke China sepertinya akan membahas kolaborasi politik agar kubu atatusquo menang. Sehingga intervensi Tiongkok di Indonesia makin dalam.

Terlilit Utang

Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa (GRPB), M. Yusuf Rangkuti mengatakan, kepemimpinan yang dilakukan PM Malaysia Mahathir sangat mempunyai sikap tegas dalam melihat negara yang tidak mau bertumpuan dan bantuan ke China. Sementara pemerintahan Indonesia sudah terlilit utang yang dananya sudah digunakan untuk pembangunan.

"Pemimpin sekarang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa buat genderang perang lagi yang harus dipikirkan kembalikan utang," ujarnya.

Sebagai solusi, sambung Yusuf, maka Pemerintahan saat ini masih terlibat kerjasama dengan China. Berbeda dengan PM Mahathir yang tidak pro terhadap China. Apalagi utang yang diberikan China kepada Malaysia sangat menjerat. Namun jika Indonesia berganti pimpinan tidak akan membuat utang Indonesia terhadap China juga lunas.

"Tidak bisa lunas tapi setidaknya ada batasan utang dan pengembalian dana pembangunan yang belum terjadi atau belum dibutuhkan saat ini," paparnya.

Menjerat

Sementara itu, Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, sebagai negara yang ingin maju, maka dia harus berani melepaskan diri dari ketergantungan terhadap investasi asing. Mungkin hal ini yang sedang dirancang oleh PM Malaysia Mahatir sehingga menabuh genderang perang terhadap China. Malaysia ingin bisa berdiri tanpa ancaman dari utang-utang atas nama megaproyek yang justru menjerat pada ketergantungan pada modal asing.

"Indonesia harusnya bisa meniru Malaysia. Karena setiap bangsa harus berpikir untuk berdiri tanpa ancaman hutang. Apalagi alam Indonesia sangat memungkinkan. Bangsa ini butuh pemimpin yang cerdas, tegas dan pro rakyatnya," tandasnya.