Setelah PPP Giliran Golkar Kena OTT KPK: Politisi Butuh Uang Jelang Pemilu

Safari
Setelah PPP Giliran Golkar Kena OTT KPK: Politisi Butuh Uang Jelang Pemilu

Jakarta, HanTer - Setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy, giliran anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini menambahkan panjang politisi yang terlibat kasus korupsi.
 
Pengamat politik dari Point' Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, banyaknya politisi kena OTT KPK membuktikan perputaran uang politik makin kencang apalagi saat ini menjelang Pemilu 2019. 
 
Menurutnya, uang politik diperlukan untuk membiayai aktivitas-aktivitas politik seperti menarik dukungan dari konstituen. Oleh karenanya jelang pesta politik kali ini KPK harus pasang mata dan telinga lebar-lebar.
 
"KPK harus pasang mata dan telinga lebar-lebar. Sehingga bisa mengungkap banyak praktik korupsi di tahun politik ini," ujar Karel Susetyo kepada Harian Terbit, Kamis (28/3/2019).
 
Karel mengungkapkan, banyak peredaran uang di tahun politik karena memang pemilu membutuhkan dana segar dan besar untuk menopang beragam aktivitas politik. Misalnya kampanye dan produksi APK (alat peraga kampanye) berikut ongkos pemasangannya. Dengan adanya peredaran uang ini maka tinggal bagaimana KPK menyidik apakah ada aliran dana korupsi kepada kas parpol atau tidak. "Karena politik itu identik dengan uang," jelasnya.
 
Moralitas Rendah
 
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, moralitas yang rendah menjadi faktor utama banyaknya politisi yang terjerat OTT KPK. Para oknum politisi tersebut menganggap jabatan yang mereka emban sekarang sebagai modal meraih materi sebanyak-banyaknya. Mereka percaya dengan materi yang dimilikinya bisa meraih segala-galanya. 
 
"Materi juga bisa digunakan untuk memuluskan praktek money politics. Suara rakyat cukup dihargai dengan lembar-lembar uang yang mereka miliki. Ini menunjukkan demokrasi yang kita bangun sudah tidak sehat," ujarnya. 
 
Karnali  mengapresiasi langkah KPK yang terus berperang melawan perilaku korup para oknum politisi tersebut. Langkah KPK menjadi bagian penting membersihkan demokrasi kita dari praktek-praktek kotor penyuapan dan lainnya," paparnya.
 
Direktur Government Wacth (Gowa) Andi Saputra mengatakan, OTT yang dilakukan KPK bukan kegiatan serta merta yang dilakukan seketika. Sebelumnya KPK juga telah membidik tersangka cukup lama dan sudah masuk dalam target operasi. Dalam OTT, penyidik selalu mencari timing atau waktu yang pas dan tepat untuk menangkapnya. Sehingga ketika target ditangkap akan menimbulkan kehebohan yang menyita perhatian publik.
 
"Hampir semua petinggi parpol punya catatan di KPK. Apalagi beberapa tahun lalu, survey indeks korupsi menempatkan parpol atau DPR sebagai lembaga paling korup. Maka sudah barang tentu para petinggi maupun anggota legislatif sudah dilacak oleh KPK," ujarnya.
 
Andi biaya politik untuk menjadi seorang politikus atau anggota legislatif sangat mahal. Belum lagi biaya untuk memenuhi janji-janji sebelumnya kepada pemilih di dapilnya," jelasnya. 

Bowo Sidik

KPK resmi menetapkan anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, bersama dua orang lain sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.

KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi pemberian uang pada penyelenggara negara.

"Setelah kami melakukan validasi ke lapangan dan berdasarkan bukti-bukti awal kemudian KPK membuka penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta, Rabu (27/3) sampai Kamis dini hari tadi," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

#OTTKPK   #pemilu   #pilpres   #golkar   #kpk