TAJUK: Mengawal 14 Instruksi Kapolri

***
TAJUK: Mengawal 14 Instruksi Kapolri

Berbagai kalangan mengapresiasi 14 instruksi Kapolri dalam Surat Telegram bernomor STR/126/III/OPR.1.1.1/2019 tanggal 18 Maret agar polisi netral di pilpres 2019. Meski demikian, semua pihak harus terus mengawal instruksi tersebut di lapangan. Rakyat mesti memantau dan memastikan bahwa seluruh jajaran kepolisian di bawah menjalankan instruksi Kapolri.

Beberapa hari terakhir ada kecurigaan ada oknum anggota Polri terlibat dalam pemilu, terutama dalam pendataan pemilih, seperti 
Apa yang ditemukan oleh Haris Azhar, direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru. Menurutnya, ada pendataan pemilih oleh jajaran kepolisian dari tingkat polres hingga polsek harus jadi klarifikasi atas komitmen polisi terhadap instruksi Kapolri. 

Pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid mengatakan, pendataan dan identifikasi pilihan politik pemilih itu bukan tugas Polri. Jika ini terbukti dan benar adanya, artinya ada data-datanya sebagaimana yang diyakini validitasnya oleh Haris Azhar, maka akan mengungkap sejumlah kemungkinan; pertama, instruksi itu tidak sampai ke polisi di jajaran bawah. 

Kedua, instruksi itu tidak ditaati oleh oknum-oknum aparat kepolisian. Ketiga, pengaruh Kapolri tidak efektif lagi dalam memberikan instruksi. Atau yang keempat, instruksi itu kurang serius dan tidak tegas.

Disaat tahun politik, netralitas Polri mutlak diperlukan. Diharapkan sebagai pengayom masyarakat  tetap professional,  I tidak tergoda dan berpihak pada partai tertentu, kepada capres dan cawapres tertentu. Politik Polri adalah politik negara, yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Kita percaya Polri akan menjaga netralitasnya dalam mengawal Pemilu 2019. Aktor politik harus menghargai posisi Polri. Berhenti mempolitisir atau mendorong kepolisian mendukung partai tertentu. 

Publik berharap Polri bersikap netral dalam Pemilu 2019. Tidak boleh mendukung atau berpihak kepada salah satu calon atau pasangan yang akan bertarung. Pokoknya, aparat negara harus netral untuk menjaga kekondusifan pelaksanaan pemilu.  Netralitas aparat negara itu juga untuk menutup celah terjadinya kecurangan. 

Selama ini dari penyelenggaraan pilkada dan pemilu, Polri berperan dalam menjaga agar pilkada dan pemilu bisa berjalan aman dan damai. Profesionalitas dan netralitas anggota kepolisian harus dijunjung tinggi. Tujuannya, agar rakyat bisa melaksanakan hak pilih mereka dengan baik, tanpa intimidasi dan gangguan keamanan.

Apapun alasannya, anggota TNI harus netral dan bersikap professional. Dengan netralitas, rakyat mendapatkan pemimpin negara yang memiliki integritas, bertanggung jawab, bukan semata-mata mencari kekuasaan. 

Harapan kita publik tidak salah pilih pemimpin. Pilihlah yang punya program dan gagasan besar untuk kesejahteraan rakyat. Bila tidak, rakyat yang dirugikan, karena sang pemimpin kita itu hanya sibuk mengurus dirinya, keluarganya, dan partai politik yang mengusungnya.  

Siapa pun yang menjadi pemenang pada pilpres nanti harus merangkul semua kalangan dan golongan, terutama mereka yang berseberangan sejak awal pilpres dilangsungkan. 

Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini berarti seorang pemimpin itu hadir atas kehendak dan takdir Tuhan. Karenanya, mereka yang terpilih memimpin daerahnya masing-masing  harus menjadi pelayan rakyat.