Pengurus Panti Sosial Bingung: Belum Sembuh, Pasien Gangguan Jiwa Terima Surat Panggilan Pemilu

Harian Terbit/Safari/Sammy
Pengurus Panti Sosial Bingung: Belum Sembuh, Pasien Gangguan Jiwa Terima Surat Panggilan Pemilu
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pasien disabilitas mental (gangguan jiwa) mulai mendapat surat panggilan memilih di Pemilu 2019. Anehnya, ada pengurus panti yang justru bingung untuk menginformasikan dan menyampaikan surat panggilan tersebut karena pasiennya belum sembuh, masih parah sakit jiwanya. Jadi mereka tidak mengerti. Kontroversi pun merebak di berbagai kalangan dalam menyikapi hal tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, mengatakan, tak ada logika hukum sehingga MA dan KPU mengikut sertakan orang penderita sakit jiwa ataupun disabilitas mental untuk memilih. Sehingga, wajar saja jika ada pengurus panti yang kebingungan untuk menginformasikan dan menyampaikan surat panggilan mencoblos tersebut kepada mereka. 

Diikutsertakannya pasien gangguan jiwa juga akan mendorong ketidakpercayaan masyarakat tidak percaya terhadap netralitas dan integritas Komisioner KPU RI.

Selain dari itu, kata Agus di Jakarta, Rabu (27/3/2019), terdapat kecenderungan jika saat pemilihan di TPS terdapat orang sakit jiwa berperilaku membahayakan warga dan panitia TPS.  

"Maka yang utama bertanggungjawab secara hukum adalah para Komisioner KPU, selain sanksi hukum yang berlaku dalam pakta integritas komisioner KPU," terang dia.

Ia menegaskan, jika orang sakit jiwa maupun disabilitas mental dibolehkan memilih atau sebagai peserta pemilu serentak, maka pelaku-pelaku kriminal ataupun kejahatan yang mengaku sakit jiwa atau tidak waras, sangat berpotensi dan wajib diperlakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku di NKRI. "Hal ini sesuai tertera dalam KUHAP "...setiap orang berhak diperlakukan sama dimuka hukum," ungkap Agus di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Bingung

Untuk diketahui, pasien disabilitas mental di Kota Bekasi dikabarkan mulai mendapat surat panggilan memilih di Pemilu 2019. Anehnya, pengurus panti yang bersangkutan justru bingung dengan adanya hal tersebut. 

"Lha bagaimana, saya gak tahu ini nanti. Pasiennya masih parah sakit jiwanya," kata Suhartono, Kepala Panti Jamrud Biru, Kota Bekasi, Selasa (26/3/2019) kemarin.

Menurutnya, sebenarnya ada 5 surat panggilan pemilihan buat pasien. Hanya saja yang 3 pasien sudah pulang sehingga surat pemberitahuan itu dikembalikan lagi. "Tapi yang ini saya bener-bener bingung karena keduanya belum sembuh,” katanya.

Tono bahkan mempraktekkan dengan melakukan dialog dengan dengan pasien yang menerima surat pemberitahuan. "Ya kagak bisa pak," katanya.

Tono bahkan meminta agar diberi saran dan masukan terkait dengan pasien yang akan mencoblos nantinya.

Dalam surat pemberitahuan dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mustikasari itu disebutkan jika pemilih pindahan karena tengah dirawat di panti sosial/rehabilitasi. Tono memprediksi jika sampai hari H pasien belum bisa sembuh.

Diberitakan sebelumnya, pasien di Jamrud Biru sudah dilakukan pendataan sebelumnya. Mereka melakukan rekam diri dan foto. Namun, baru 5 pasien yang kemudian mendapat surat pemberitahuan.

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan agar KPU senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat menyangkut data pemilih disabilitas mental.

"KPU bisa melakukan berkoordinasi dengan Dinas Sosial di setiap daerah, karena dinas-dinas sosial itu punya data soal penyandang disabilitas," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, di Jakarta, Rabu (27/3/2018).

Keblinger

Pengamat politik Rusmin Effendy menilai, kebijakan pemerintah yang membolehkan pasien disabilitas mental atau orang gila ikut mencoblos di Pemilu 2019 merupakan langkah yang keblinger. Karena bagaimana mungkin orang gila diperintahkan untuk mencoblos. Sementara persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja sampai saat ini tidak beres sehingga banyak WNA (Warga Negara Asing) bisa menggunakan hak pilih. 

"Ini (berbagai persoalan di Pemilu 2019) sudah terlihat dan terang benderang indikasi kecurangan" ujar Rusmin kepada Harian Terbit, Rabu (27/3/2019).

Berbuat Onar

Atropolog Universitas Indonesia (UI) Yophie Septiady mengatakan, apakah ada aturan, walau punya KTP jika gila. Maka hak pilihnya hilang. Karena koruptor yang jahatnya melebihi orang gila saja hak pilihnya tetap diberikan sehingga tidak hilang. Oleh karena itu harus jelas kadar gila seperti apa yang membuat hak pilihnya menjadi hilang. 

Begitu juga terkait kadar kegilaan jika dicopot hak pilihnya (walaupun mempunyai KTP) itu juga harus ada surat dari yang berkompeten di bidangnya. "Apakah orang gila yang ber-KTP dihapus hak pilihnya karena takut berbuat hal aneh (onar) di TPS?" tanyanya.

Menurutnya, jika karena takut berbuat onar maka bisa memakai 2 cara, yang selama ini juga dilakukan untuk kasus-kasus tertentu, misal, dengan pendamping (dibantu) bisa keluarga atau kerabat. Selain itu panitia Pemilu juga jemput bola, datang ke pemilih.Tapi intinya, gila itu ada kategorinya. Oleh karena itu KPU harus jelas membuat kategori untuk orang yang disebut "gila" yang hak pilihnya hilang walau punya KTP.

Lebih lanjut Yophie juga menjelaskan, harus ada batasan juga untuk kategori "yang sehat" itu yang sudah dipulangkan ke rumahnya atau yang masih di tempat perawatan. Karena ada juga "yang sudah sehat" tapi tidak mau pulang, karena malu - baik pribadi dan keluarganya. Oleh karenanya untuk menentukan orang yang disebut "gila", KPU harus "belajar" dan "mendengarkan" ahli di bidangnya. Sehingga muncul parameter kelayakan calon pemilih dengan "gila yang terkategori".

"Karena jika tidak ada parameter, bisa saja masalah ini dijadikan senjata oleh caleg, capres dan sebagainya yang kalah suara menyatakan bahwa "banyak" suara yang manipulatif, karena orang gila bisa nyoblos," tandasnya.