RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Dituding Politis, Ketua Panja: Menyakitkan Ulama dan Santri

Danial
RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Dituding Politis, Ketua Panja: Menyakitkan Ulama dan Santri
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, Marwan Dasopang saat diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Jakarta, HanTer - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, Marwan Dasopang membantah bahwa usulan UU tersebut bernilai politis. Sebagaimana RUU ini diawali dari insiasi partainya yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di kubu Petahana.

"Kalo disebut politis itu terlalu menyakitkan untuk Ulama Santri karena pesantren ini sudah ada sebelum republik ini didirikan," ujarnya saat diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Bahkan, politisi PKB ini menegaskan, secara sejarah kaum pesantren yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama ataupun yang bukan sudah menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah air.

"Sebagaimana pada tahun 1500an itu sudah ada pesantren yang bermetode sorong atau tradisional kemudian pada 1700an ada metode kelas dan melakukan pengajaran kecintaan tanah air," ungkapnya.

Kemudian, kata Caleg PKB dari Dapil Sumatera Utara itu terdapat kongres NU yang menyepakati untuk mendirikan negara yang disebut negara Darul Salam.

"Jadi para Kiai dan santri ini sudah memikir jauh-jauh hari untuk mendirikan republik ini. Karenanya tidak ada keinginan memberontak sebab mereka tahu yang mendirikan negara ini kaum santri," jelasnya.

Namun, kata Marwan setelah negara ini bentuk tamatan Pesantren tidak diakui negara kalo tidak ikut ujian persamaan SMA. "Karena itulah dibutuhkan UU ini untuk lebih memperhatikan pesantren," pungkasnya.