Sengketa Lahan Berujung Penahanan; Kapolres Kabupaten Bogor Diadukan ke Propam Polri

danial
Sengketa Lahan Berujung Penahanan; Kapolres Kabupaten Bogor Diadukan ke Propam Polri

Jakarta, HanTer - Kapolres Kabupaten Bogor diadukan Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera) ke Propam Mabes Polri, Selasa (26/3/2019). 

Laporan terkait dugaan kesewenang-wenangan penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat Desa Bojong Koneng dalam konflik sengketa tanah dengan PT Sentul City. 

Surat pengaduan tersebut bernomor SPSP2/816/III/2019/BAGYANDUAN. Dalam surat tertulis perihal permohonan perlindungan hukum dan dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bogor Polda Jawa Barat dalam menangani laporan polisi nomor LP/B/1182/XII/2018/JBR/RES BGR tanggal 5 Desember 2011.

Direktur LBH Pospera, Sarmanto Tambunan mengatakan laporan atau pengaduan yang dilayangkan karena telah menimbulkan keresahan masyarakat Desa Bojong Koneng. 

PT. Sentul City telah meresahkan masyarakat Desa Bojong Koneng, hak atas tanah sebagian besar masyarakat Desa Bojong Koneng di Klaim kepemilikannya atau masuk SHGB PT. Sentul City, sedangkan masyarakat tersebut tidak pernah melepas tanah tersebut kepada PT. Sentul City. 

"Masyarakat juga tidak pernah mengetahui batas-batas tanah yang diakui kepemilikannya dalam SHGB a.n. PT. Sentul City," ujar Sarmanto usai melaporkan di SPK Propam Polri Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Wasekjen LBH Pospera Jeppri menyatakan sengketa kepemilikan tersebut justru di respon dengan tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian Polres Kabupaten Bogor atas dugaan pesanan pihak korporasi yang menangkap dan menahan masyarakat tanpa menunggu terlebih dahulu proses penetepan pengadilan perdata mengenai gugatan masyarakat atas sengketa kepemilikan tersebut. 

"Jelas lah ini suatu bentuk pengkriminalisasian terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah ulayat yang di klaim oleh PT. Sentul City," jelasnya.


Bukti Konflik Agraria

Kasus tersebut menurut Sarmanto  bukti masih terjadinya konflik Agraria dan upaya pengkriminalisasian terhadap masyarakat Desa Bojong Koneng adalah permasalahan yang serius dan telah merampas Hak Asasi dasar manusia, sebagaimana dalam ruang lingkup HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan perihal tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga Indonesia, terutama yang terkait dengan isu hak atas tanah.

Khususnya Bagian Kedua dari Asas-Asas Dasar, dalam Pasal 6 (2) dari UU No. 39/1999 menerangkan: “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.”

Atas tindakan ke tidak Profesional atasnama Pimpinan Polres Kab. Bogor tersebut, maka LBH POSPERA sebagai Lembaga yang mengadvokasi kasus ini akan mengadukan 3 Pimpinan Polres Kab Bogor ke Propam Polri. 

"Kami adukan yakni Kapolres, Kasatreskrim dan Kanit," tegasnya.

Sementara, Jeppri F Silalahi selaku Wasekjen DPP Pospera yang juga ikut dalam LBH Pospera mengatakan LBH Pospera mendapat kuasa dari beberapa warga yang kini telah ditahan oleh penyidik Polres Kab Bogor dengan tuduhan menjual tanah dengan surat palsu. Padahal tanah tersebut merupakan tanah miliknya. 

"Jadi warga dilaporkan PT Sentul City soal penjualan tanah, lalu kepolisian lakukan penyidikan lalu dilakukan penahanan ,"katanya.

Padahal, kata Jeppri, tanah tersebut dalam gugatan perdata di pengadilan. Seharusnya penyidik melihat proses hukum perdata di pengadilan yang akan berjalan. 

"Lihat dulu dong putusan perdatanya , jangan main tahan, kita lihat penyidik tidak profesional makannya kita laporkan ke Propam," tutupnya.
 

#Sengketa   #Lahan   #di   #Sentul   #City