Pelanggaran Kampanye Akbar Pemilu 2019, Bawaslu: Masih Ada Pejabat Gunakan Fasilitas Negara

Harian Terbit/Safari
Pelanggaran Kampanye Akbar Pemilu 2019, Bawaslu: Masih Ada Pejabat Gunakan Fasilitas Negara

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan pelanggaran dalam kampanye akbar Pemilu 2019 yang telah dimulai pada Minggu (24/3/2019) kemarin. Temuan Bawaslu pelanggaran kampanye akbar Pemilu 2019 dilakukan oleh kedua pasamgan calon presiden baik oleh nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin maupun oleh nomor urut 02 Prabowo - Sandi.

"Kita lihat bahwa dari catatan itu kedua paslon sama-sama melakukan beberapa hal yang dilarang, tidak patuh lah," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Fritz tidak merinci secara detail pelanggaran apa yang dilakukan masing-masing palson. Namun, dia menyebutkan salah satu pelanggarannya yaitu dengan pelibatan anak dalam kampanye. Padahal melibatkan anak - anak dalam kampanye jelang melanggar Undang - Undang Pemilu.  "Misalnya masih ada anak-anak di dalam kampanye, padahal itu kan tidak sesuai dengan komitmen kita," jelasnya.

Selain itu, Fritz mengatakan pelanggaran lain dengan adanya penggunaan fasilitas negara seperti menggunakan mobil pemerintah. Karena berdasarkan temuannya ada beberapa pejabat yang menggunakan atau mobil pemerintah. "Masih ada penggunaan fasilitas negara, di mana ada beberapa pejabat yang menggunakan atau mobil pemerintah," paparnya. 

Fritz juga menduga ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dan hadir saat kampanye dan menggunakan beberapa alat-alat peraga yang bukan alat peraga partai politik (parpol). Dengan adanya temuan tersebut maka Bawaslu berjanji akan menindaklanjutinya. 

"Adanya penemuan ini, nanti kita langsung tindaklanjuti ke Bawaslu daerah ya. Sebab ini kan terjadi di daerah," tegasnya .

Fritz, Bawaslu berharap dapat bekerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau pemerintah, untuk masing-masing kementerian dan lembaganya mengeluarkan perintah tegas kepada jajarannya.  

"Kami minta kepada semua peserta pemilu harus sesuai semuanya sama peraturan yang berlaku. Sama dengan materi dan penyampaian tata cara di rapat umum," tegasnya.