TAJUK: Menghindari Isu SARA dalam Kampanye Akbar

***
TAJUK: Menghindari Isu SARA dalam Kampanye Akbar
Ilustrasi (ist)

Kampanye terbuka atau kampanye akbar sudah di mulai, Minggu (24/3/2019), dan akan berakhir 24 Maret 2019. Masing-masing calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden menyiapkan dan menyampaikan berbagai strategi, visi dan misi untuk meraih dukungan rakyat.

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan para kontestan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif tidak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye terbuka.

Usai memberikan sambutan di hadapan sekitar 300 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu, Mahyudin meminta tim-tim kampanye para kontestan harus lebih cerdas mengolah dan menjual ide-ide serta gagasan-gagasan kepada masyarakat Indonesia jangan malah membodohi-bodohi masyarakat.

Ia menilai semua pihak harus memberikan pembelajaran politik yang baik dan cerdas kepada masyarakat agar lebih luas wawasannya dan lebih cerdas dalam berkehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Seluruh anak bangsa tak menginginkan negeri ini terpecah-belah dan terjadi kerusuhan berkepanjangan. Negeri yang damai sepanjang masa didambakan rakyat, karenanya segala potensi yang mendorong atau memicu terjadinya perpecahan harus dicegah sejak dini. Pelakunya harus ditindak tegas.

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang paling cepat menyulut perpecahan harus kita hindari. Karenanya pada kampanye terbuka Pemilu 2019, kita meminta pemerintah terutama penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang menggunakan isu SARA.

Harus diingat isu SARA sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, apalagi sekarang banyak kelompok yang memanfaatkan media sosial untuk menyebar propaganda di dunia maya, baik berupa narasi kekerasan, ujaran kebencian, maupun berita bohong atau hoaks.

Sebagai negara yang berideologi Pancasila dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, seharusnya penyelenggara negara mampu menekan pelaksana dan peserta pilkada agar pesta demokrasi itu berjalan sesuai aturan dan tidak melakukan cara-cara kotor untuk meraih kemenangan, termasuk penggunaan isu SARA.

Penyelenggara pemilu legislatif dan pilpres juga tidak boleh memberi toleransi kepada siapa pun yang melanggar aturan. 

Selain isu SARA, potensi konflik dipicu adanya kecurangan, misalnya campur tangan dalam proses pemilihan, juga dipicu masalah politik uang, pengrusakan alat peraga kampanye (APK), intimidasi, dan bentrok antar-pendukung paslon.
Kita berharap pemilu 2019  berjalan lancar, aman, jujur dan demokratis sehingga pesta rakyat bisa menghasilkan wakil rakyat dan presiden-wakil presiden yang mampu memimpin negeri ini untuk kesejahteraan rakyat dan kejayaan Indonesia.

Itulah sebabnya KPU, Bawaslu, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya untuk menyiapkan pengamanan dan memetakan daerah rawan konflik dan potensi konflik. Sehingga keamanan masyarakat terjamin. Hendaknya pilkada berlangsung bahagia, menyenangkan, bebas, damai, jujur dan adil. Jika hal ini bisa tercapai kita menyakini masyarakat akan memilih pemimpin yang bermoral, berintegritas, cerdas dan berpihak kepada rakyat.

Masyarakat hendaknya bisa menjadi pemilih cerdas sehingga memiliki kekebalan dari hasutan, propaganda, dan kampanye hitam. Juga menolak politik uang.

Selain itu kita mengajak para caleg dan capres-cawapres dan para pendukungnya, tokoh masyarakat, ketua adat, dan tokoh agama, hendaknya juga memperkuat nilai-nilai dan tradisi kepada warganya untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian.
Ingatlah, perbedaan yang tak memutus tali silaturahmi di antara warga, sungguh indah dan menyejukkan. Seluruh lapisan masyarakat harus mempertahankan Indonesia sebagai tempat toleransi umat beragama. Damai itu indah.
 

#Pilpres   #pemilu   #sara   #kpu   #mpr