Praktek Jual-Beli Jabatan Marak, Peredaran Uang Capai Rp35 Triliun

Safari
Praktek Jual-Beli Jabatan Marak, Peredaran Uang Capai Rp35 Triliun
Romahurmuziy tersangka jual beli jabatan di Kemenag

Jakarta, HanTer— Penangkapan Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (RMY), dan sejumlah pejabat lainnya,  semakin membuktikan praktik jual-beli jabatan, masih terjadi. Mungkin saja soal jual beli jabatan ini juga berlangsung di sejumlah lembaga pemerintah lainnya, hanya saja belum terungkap.

Direktur Government Wacth (Gowa) Andi Saputra mengatakan, data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Januari 2017 pernah memperkirakan, peredaran uang yang terlibat dalam jual-beli jabatan per tahun mencapai hingga Rp35 triliun. Ini suatu angka yang fantastis.

Menurutnya, ada dua modus dalam kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan kepala daerah yang sering terjadi. Begitu pun terkait jual-beli jabatan yang terjadi hampir di seluruh kementerian, lembaga-lembaga negara, BUMN dan pemda. Pertama, modus meminta fee proyek yang berada di wilayahnya. 

Kedua, modus jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Kedua modus Tipikor tersebut kerapkali terjadi merata pada semua Kementerian dan BUMN/BUMD.

Andi menilai, tidak adanya pengawasan yang tegas yang membuat praktek jual-beli jabatan semakin subur. Selain itu juga tidak adanya memoraktikan standart merit sistem pada setiap rekrutmen pejabat eselon 3 ke atas. Tidak heran dengan tidak adanya aturan tersebut membuat munculnya praktik-praktik KKN yang berbasis transaksional pada setiap jenjang kenaikan pangkat.

Tak Transparan

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yuris Rezha mengaku, pihaknya tidak mempunyai data terkait dugaan jual-beli jabatan di BUMN, lembaga negara atau kementerian. Tapi melihat fenomena tindak pidana korupsi beberapa tahun terakhir, kasus jual-beli jabatan memang cukup marak terjadi. Contoh kasus korupsi Bupati Klaten, Bupati Nganjuk hingga Bupati Cirebon. 

"Paling mutakhir OTT di Kemenag. Artinya, ini OTT menjadi sinyal yang harus diperhatikan setiap pemda dan kementerian untuk serius melakukan tata kelola pengisian jabatan secara transparan dan akuntabel," ujar Yuris, Kamis (21/3/2019).

Yuris memaparkan, ada dua hal yang membuat kasus jual-beli jabatan menjadi marak. Pertama, proses rekruitmen dan pengangkatan jabatan yang sering tidak transparan dan akuntabel. Kedua, peran inspektorat juga terkadang sangat minim karena ditekan oleh pimpinan pemda atau kementerian. Dalam kasus dugaan jual - beli jabatan di Kemenag kemarin bahkan jabatan Plt (Pelaksana tugas) inspektorat dipegang sendiri oleh Sekjen (Sekretaris Jendral).

"Hal seperti itu yang berpotensi mengurangi peran pengawasan yang harusnya bisa dijalankan oleh inspektorat," paparnya.