Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme, Wiranto Dikecam

Safari
Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme, Wiranto Dikecam
Menko Polhukam Wiranto

Jakarta, HanTer - Tokoh Nasional Anton Tabah Digdoyo mengecam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang akan menjerat pelaku hoaks dengan UU Terorisme. Hal ini jelas menabrak hukum yang berlaku.

"Kasus hoaks jika dijerat UU Terorisme itu kriminalisasi konyol karena memakai pasal semaunya," ujar Anton kepada Harian Terbit melalui saluran telepon, Kamis (21/3/2019).

Anton menegaskan, dari segi hukum apapun hoaks tak bisa dijerat UU Teroris karena sudah diatur KUHP dan UU ITE. Anton juga mempertanyakan bagaimana jika pelaku hoaks dari kubu petahana. Apalagi menurut teori hoaks paling sempurna itu dilakukan penguasa karena didukung sistem, alat dan aparat. Oleh karena itu Anton meminta agar Wiranto tidak blunder ketika mengeluarkan pernyataan.

Keblinger

Pengamat teroris Harits Abu Ulya mengaku prihatin dengan munculnya wacana Menkopolhukam Wiranto yang akan menggunakan UU Terorisme untuk tangani hoaks. 

Harits menilai, tafsiran Wiranto soal hoaks sebagai kekerasan verbal atau non verbal dan dianggap relevan dengan definisi terorisme adalah niscaya karena frase-frase dari definisi terorisme masih membuka peluang penafsiran yang elastis. Namun Alur logikanya Wiranto bisa dianggap keblinger meski terkesan benar. Publik dengan mudah menangkap itu "nalar otak otik matuk-otak atik gatuk" sebagai bentuk upaya menampilkan sikap represif yang vulgar karena kepentingan politik kekuasaan. 

"Terkesan rezim memegang otoritas tunggal untuk menafsirkan secara subyektif sesuai kepentingan dan tidak perlu lagi terikat pakem," jelasnya.

"Aneh bin ajaib, justru Menkopolhukam mewacanakan penanganan hoaks dengan UU Terorisme. Rasanya nurani dan nalar yang sehat akan membaca ini adalah sikap "adigang adigung adiguno" pada akhirnya kalau tidak ada kontrol berpotensi melahirkan "State Terrorism", dan ini sangat bahaya apalagi untuk iklim demokrasi yang dikembangkan di Indonesia," pungkasnya.