BPN: Jatim, Jateng dan Yogya Miliki DPT Invalid Terbanyak

sammy
BPN: Jatim, Jateng dan Yogya Miliki DPT Invalid Terbanyak

Jakarta, HanTer - Persoalan terkait sengkarut daftar pemilih tetap (DPT) invalid kerap ramai jelang masa pencoblosan 17 April 2019. Bahkan disebutkan, ada tiga provinsi yang memiliki angka terbanyak konsentrasi DPT invalid. Berbagai kalangan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tak berdalih dan segera membereskan persoalan tersebut.

Tim Informasi dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum, mengatakan, dari 17,5 juta hasil temuan yang ada, DPT invalid paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

"Jawa Timur paling banyak konsentrasinya ada di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Mojokerto, Probolinggo, Tulungagung hingga ke Jawa Tengah seperti Klaten dan Sragen," ujar Agus Maksum dalam diskusi 'DPT Pilpres Kredibel atau Bermasalah' di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

"Termasuk Yogyakarta juga parah berdasarkan temuan kami," tambah dia.

Dirinya menjelaskan, DPT invalid itu terkait dengan tak wajarnya jumlah penduduk yang lahir di tiga tanggal yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli. "Bahkan ada temuan kami dalam 1 tempat pemungutan suara (TPS) di Jatim ada 228 orang yang lahir di tanggal 1 Januari," ungkapnya.

Karena itu, Agus berpesan agar KPU RI tak lagi mengelak dan diharapkan segera membereskan masalah tersebut dengan menerjunkan tim verifikasi ke lapangan. "Saya bertanggung jawab atas data ini," katanya.

Coklit Tak Faktual 

Komisioner Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengungkap, masuknya Warga Negara Asing (WNA) dalam DPT lantaran pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan KPU tidak dilakukan secara faktual.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu, Bagja menyebut banyak pemilih yang tidak didatangi petugas KPU dalam coklit data pemilih 2019. Dituturkannya, setelah ditemukan adanya WNA yang masuk DPT di daerah Cianjur, Bawaslu langsung melakukan penyelidikan dan membuat rapat bersama dengan KPU dan Disdukcapil Kemendagri.

"Kenapa WNA itu muncul dan inilah yang menjadi kritikan kami ke teman-teman KPU ada satu kesimpulan bahwa coklit yang dilakukan ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU, itu yang kami temukan," kata Bagja di Jakarta, Selasa (19/3/2019). 

Bagja menjelaskan, hasil dari penelusuran Bawaslu di lapangan juga menemukan satu permasalahan lain. Di antaranya, telah ditemukan WNA yang masuk ke dalam DPT justru tidak memiliki e-KTP, melainkan hanya memiliki surat keterangan perekaman e-KTP. 

"WNA yang masuk ke dalam DPT tersebut tidak mempunyai KTP elektronik akan tetapi punya surat rekam KTP elektronik. Jadi yang diperiksa adalah surat keterangan perekaman KTP elektronik, bukan KTP elektronik," ungkapnya. 

Atas dasar itu, kata dia, Bawaslu menyimpulkan adanya WNA yang masuk ke dalam DPT disebabkan karena coklit yang dilakukan KPU tidak sepenuhnya dilakukan dengan faktual dari rumah ke rumah. Seharusnya, dalam perundang-undangan Pemilu, coklit harus dilakukan dengan cara mendatangkan dari rumah ke rumah.

"Kajian Bawaslu temukan 10 rumah yang didatangi langsung oleh KPU, 1 sampai 2 rumah saat coklit tidak didatangi oleh petugas," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria menyatakan, kesalahan DPT Pemilu 2019 merupakan kesalahan pemerintah. Sebab, DP4 yang dibuat pemerintah untuk KPU RI dari awal invalid.

"Masalah ini berawal dari DP4, DP4 itu produk pemerintah permendagri, kita minta ke depan pemerintah bisa sisir dan perbaiki DP4, KPU jangan diberi data invalid dan bermasalah," ucap Riza.

#Pilpres   #dpt   #kpu   #prabowo   #sandiagauno