TAJUK: Mendukung Tenaga Kerja Asing Bisa Berbahasa Indonesia

***
TAJUK: Mendukung Tenaga Kerja Asing Bisa Berbahasa Indonesia

Debat ketiga calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Sandiaga Uno sudah dilaksanakan di Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat putaran ketiga ini mengangkat tema "Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dan Budaya".

Soal ketenagakerjaan, pada kesempatan itu cawapres Ma’ruf Amin, antara lain menyampakan, kualitas tenaga kerja disiapkan untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja asing melalui merevitalisasi pendidikan.  Pihaknya akan revitalisasi SMK, politeknik, akademisi dan kita kerjasamakan dengan dunia usaha supaya ada 'link and match'.

Ma'ruf juga menyebutkan akan mengembangkan tempat-tempat pelatihan, kursus, menyiapkan balai latihan kerja, dan magang di BUMN. Sementara Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan bahwa tenaga kerja asing yang ada di Indonesia harus bisa Berbahasa Indonesia. 

Seperti tenaga kerja kita yang ada di luar negeri harus mengasah keterampilan, kami pastikan juga jumlah perbandingan antara tenaga kerja asing dan lokal terukur dengan baik dengan memberikan aspek keadilan.
Maka menurut Sandi, Usaha Menengah dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) adalah solusi begitu juga dengan industri berbasis pengolahan juga menjadi solusi. 

Menurut Sandi, ini adalah solusi jika kita berpihak kepada penciptaan lapangan kerja melalui UMKM, 97 persen dari pada pencipta lapangan kerja dan 60 persen dari PDB akan disumbangkan oleh UMKM.

Belakangan soal serbuan tenaga kerja asing, terutama dari China ke Indonesia menjadi perbincangan di ranah publik. Apalagi, ditengarai banyak diantara mereka yang masuk ke negeri ini secara ilegal, dan ada yang masuk tanpa dokumen keimigrasian yang benar. Buktinya aparat imigrasi dan kepolisian sudah banyak yang menangkap pekerja asal China yang masuk tanpa dokumen resmi.

Maraknya tenaga kerja asing itu tentu saja membuat kalangan buruh dan publik resah dan kecewa ditengah sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri. Sementara orang asing begitu mudahnya mendapatkan pekerjaan di negeri ini.

Seharusnya pemerintah dapat lebih  fokus menggenjot serapan tenaga kerja dalam negeri. Karena jumlah tenaga kerja yang menganggur di Indonesia cukup tinggi. Bukan malah memberi peluang kepada orang asing bekerja disini. Intinya, pemerintah harus mempunyai jalan keluar untuk mengatasi serbuan buruh asal China tersebut. 

Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro  meminta pemerintah untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan warga negara asing utamanya warga negara China di Indonesia. Diamnya pemerintah jangan sampai dianggap sebagai pembiaran atau malah sebagai pihak yang membuat isu beragam terkait China pembangunan perumahan untuk orang-orang China, masuknya narkoba melalui kontraktor China, soal e KTP yang bisa dipalsukan dan masuknya paham komunis China ke Indonesia. 

Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Hanif Dhakiri saat Peresmian dan Peletakan Batu Pertama Perumahan TKI Murah di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa, menyatakan akan menindak tegas bagi pekerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia. 

Pemerintah harus tegas terhadap orang asing yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Mereka harus ditangkap dan diusir dari negeri ini. 

Saat ini sudah banyak warga China ilegal yang ditangkap. Di Kalimantan langsung Menaker yang razia. Di Sumut PLTU Pangkalan Susu, dua minggu lalu di Bogor, Jawa Barat. Termasuk pada pertengahan tahun 2015, sebanyak 700 pekerja Cina dalam proyek pembangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang. 700 pekerja ahli dari Tiongkok tersebut tercatat berada di level engineer,supervisor, manager, serta side manager. Namun ternyata melakukan pekerjaan yang berbeda, bahkan menjadi kuli bangunan di proyek tersebut.  

Sulawesi Tenggara juga telah kebanjiran pekerja asal Cina, yaitu di perusahaan pertambangan nikel di sejumlah kabupaten, di antaranya di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Utara.

Kita mengingatkan, kalau kedatangan wisatawan itu tidak diawasi dengan baik, bukan tidak mungkin menyebabkan negara Indonesia telah menjadi surga bagi kejahatan international, perdagangan manusia, terorisme, subversi ideologi dan penyusupan intelijen asing yang mengacaukan Indonesia.

Begitu terbukanya negara kita, sehingga selalu memunculkan kekhawatiran akan serbuan orang dan barang asing. Sementara daya saing kita sendiri masih lemah. 

Karena itu, mulai sekarang, demi kedaulatan negeri ini serta ketenangan rakyat, imigran gelap dan tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke negeri ini, harus diusir. Kita harus melindungi pekerja lokal, apalagi jumlah pengangguran dan kemiskinan terus bertambah. 

Kita sepakat dengan Pusat Pengkajian Nusantara-Pasifik (PPNP) yang mendesak DPRRI untuk segera membentuk Pansus untuk menyelidiki dan membongkar sindikat dan mafia imigran gelap dan Tenaga Kerja Asing illegal.

#tenagakerjaasing   #wna   #wni   #pabrik   #buruh