Kerap Diintimidasi Sejumlah Oknum

KPK Minta LPSK Lindungi Aktivis Pemantau Pemilu

Eka
KPK Minta LPSK Lindungi Aktivis Pemantau Pemilu

Jakarta, HanTer - Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah, Syaifudin Anwar, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mengingat, KPK sebagai salah satu lembaga pemantau pemilu kerap mendapatkan intimidasi dari sejumlah oknum dalam proses menyoroti jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

Permintaan tersebut diungkapkannya merujuk pada sejumlah kasus intimidasi yang didapatkan anggota KPK dalam menjalankan tugas. Sehingga, banyak anggota KPK yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian karena tidak ada jaminan keselamatan.

Padahal, lanjutnya, keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal tersebut katanya tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama di atas alat bukti dalam suatu perkara.

"Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, terlebih dalam momentum pemilu dimana seluruh kasus yang muncul pasti ada hubungannya dengan persaingan antara para peserta pemilu dari legislatif maupun eksekutif. Kami merasa sangat membutuhkan kepastian dan perlindungan perangkat hukum khusus tentang perlindungan terhadap saksi," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Ketiadaan jaminan bagi saksi diungkapkannya dapat memicu saksi enggan untuk memberi keterangan. Terutama, dalam sejumlah kasus yang berhubungan dengan pasangan petahana, baik legislatif maupun Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Berangkat dari persoalan inilah, kemudian KPK Jawa Tengah dikarenakan kerap mendapatkan teror dari berbagai pihak. Maka dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan seluruh anggota KPK selama menjalankan pemantauan sekaligus mengacu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KPK memohon perlindungan kepada LPSK.

Karena dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh KPK, dan menjamin pada saat saksi dari KPK akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian.

"Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu.Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK merupakan salah satu lembaga yang menyoroti kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prabowo serta sebanyak 31 bupati dan wali kota Jawa Tengah.

Mereka ditetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena selaku pejabat negara secara langsung mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

#KPK   #Pemilu   #LPSK   #Pilpres2019