Kejagung Tepis Nepotisme Warnai Promosi Anak Jaksa Agung, Bayu Adhinugroho Arianto 

zamzam
 Kejagung Tepis Nepotisme Warnai Promosi Anak Jaksa Agung, Bayu Adhinugroho Arianto 

Jakarta, HanTer - Mekanisme dan sistem mutasi maupun promosi bagi para Jaksa dilingkungan Kejaksaan RI  selalu diputuskan dalam Rapat Pimpinan secara kolektif, kolegial dan terbuka. Mutasi dan promosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Integritas (PDLI).

"PDLI sebagai dasar penilaian dan prasyarat pertama dan utama yang harus dipenuhi secara keseluruhan, bersamaan, serentak dan simultan oleh setiap Jaksa yang sedang dipertimbangkan untuk dirotasi mendapat mutasi maupun promosi oleh Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI. PDLi dilakukan agar bertanggung jawab untuk membangun, merawat dan menjaganya," ujar Kapuspenkum Kejagung Mukri kepada wartawan di Kejagung, Kamis (14/3/2019).

Hal tersebut disampaikan terkait tudingan promisi Bayu Adhinugroho Arianto, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat sarat nepostisme mengingat sang ayah adalah Jaksa Agung HM Praseyto.

Sebelumnya Bayu menjabat Asintel Kejati Bali. Sepanjang kariernya Bayu telah menoreh sejumlah prestasi, antara lain menangkap buronan koruptor ratusan miliar rupiah asal Lampung, yang telah belasan tahun tak tersentuh Kejaksaan.

Sewaktu menjabat Kajari Gianyar, Bali, Bayu berhasil memenangkan gugatan perdata atas kekayaan negara dan mengembalikan lahan Istana Negara sebagaimana mestinya yang sekian lama tidak terselesaikan. 

"Jadi akan sangat tidak adil jika hanya karena Bayu anak Jaksa Agung, kariernya terhambat," ujar Mukri/

Oleh karena itu, tegas Mukri, tidaklah benar jika dikatakan hanya di era sekarang adanya rotasi, mutasi atau promosi. Karena sepanjang sejarah Kejaksaan memang  tidak ada ketentuan dan keharusan untuk melibatkan atau mengikut sertakan pihak lain diluar struktur dalam urusan  mutasi ataupun promosi. 

Dijelaskan semua keputusan dan kebijakan tentang mutasi, rotasi dan promosi adalah merupakan hasil dari pembahasan bersama meliputi semua aspek, berdasarkan data base kepegawaian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

"Jadi juga tidak benar kalau ada sementara pihak yang masih menyatakan bahwa mekanisme rotasi saat ini dianggap tidak terbuka dan tidak transparan," ujarnya.

Karena mekanisme dan sistem mutasi maupun promosi secara objektif tetap berlaku sama. Bayu Adhinugroho Arianto, SH mempunyai kinerja yang hebat dan membanggakan, sewaktu menjabat Kajari Gianyar, Bali.

Kala itu Bayu berhasil memenangkan gugatan perdata atas kekayaan negara dan mengembalikan lahan dan istana negara sebagaimana mestinya yang sekian lama tidak terselesaikan. 

Bayu yang kala itu menjabat Asintel Bali berhasil memimpin penangkapan koruptor terbesar yang sekian tahun tak pernah bisa ditangkap. 

Tidak hanya Asintel Kejati Bali saja yang mendapat promosi tapi juga sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-072/A/JA/03/2019 tanggal 06 Maret 2019 tersebut, Aspidsus Kejati Bali, Anton Delianto, SH, MH dipromosikan juga dalam kelas/tipe yang sama dengan Kajari Jakarta Barat yakni menjadi Kajari Surabaya.

Kedua Jaksa tersebut dinilai telah berprestasi dan berkontribusi dalam menjadikan Kejati Bali memperoleh penghargaan sebagai salah satu satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PANRB pada tanggal 10 Desember 2018 lalu. 

Dan tidak hanya Kejati Bali saja, beberapa Kajari yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PAN RB juga dipromosikan promosi, seperti Kajari Deliserdang, Asep Margono, SH, MH yang sekaligus juga meraih penghargaan Sidhakarya Rangking I (Pertama) Kejari Tipe A Berprestasi se-Indonesia dipromosikan sebagai Aspidum Kejati Jawa Timur, Kajari Belitung, Sekti Anggraini, SH, MH dipromosikan sebagai Aspidsus Kejati Banten. 

Selain itu, Kasubdit Pemantauan pada Direktorat III JAM Intel Kejagung RI, Anang Supriatna, SH, MH dipromosikan sebagai Kajari Jakarta Selatan karena prestasinya dalam program Tangkap Buron (Tabur 31.1) dimana pada Tahun 2018 berhasil menangkap buronan pelaku kejahatan sebanyak 207 orang dan di Tahun 2019 dari bulan Januari s.d. tanggal 4 Maret 2019 sebanyak 28 orang.

"Artinya, keputusan Rapat Pimpinan secara kolektif, kolegial dan terbuka dengan semata-mata mempertimbangkan unsur PDLI tetap sebagai dasar penilaian dan prasyarat pertama dan utama yang harus dipenuhi secara keseluruhan, bersamaan, serentak dan simultan oleh setiap Jaksa yang sedang dipertimbangkan untuk dirotasi mendapat mutasi maupun promosi," pungkasnya.