MK Putuskan Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye

Safari
MK Putuskan Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye
Keputusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Presiden Jokowi untuk tidak cuti selama melakukan kampanye

Jakarta, HanTer - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, presiden tak perlu melakukan cuti kampante saat mengikuti kontestasi pilpres. Putusan ini disampaikan MK yang dibacakan di ruang sidang MK, Rabu (13/3). Menurut MK, sesuai ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye.

"Dengan rumusan demikian, maka pasal itu sudah jelas menjamin hak presiden atau wapres untuk kampanye tidak dikurangi jika mencalonkan diri kembali sebagai presiden atau wapres," ujar Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari salinan putusan di web MK. 

Kendati demikian, MK menilai perlu ada pembatasan bagi capres/cawapres petahana dalam kedudukannya sebagai petahana agar dalam melaksanakan haknya berkampanye tidak menyalahgunakan ke dudukannya sebagai petahana. 

“Pembatasan tersebut, baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlang sungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara,” ujar MK. 

Permohonan gugatan diajukan oleh enam mahasiswa pada 17 Januari 2019. Mereka menggugat Pasal 299 ayat 1 UU 7/20197 yang menyatakan presiden dan wakil presiden mem punyai hak melaksanakan kampanye. 

Menanggapi putussan MK ini, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan mengatakan, MK seharusnya mampu memahami psikologi dan rasa keadilan masyarakat yang menghendaki agar presiden mengambil cuti dalam masa kampanye. 

Cuti dilakukan presiden, menurutnya,  agar ada keseimbangan dan pemberlakuan yang sama dengan capres lain untuk melakukan kampanya. Cuti bagi presiden ketika kampanye juga agar mencegah tidak terjadi penyalagunaan wewenang oleh sang petahana.

"Saya khawatir dampak negatif dari putusan MK ini kedepannya menjadi presiden buruk bagi proses pembagunan demokrasi. Demokrasi dan hukum seharusnya menempatkan semua orang harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adanya putusan MK ini tentu menempatkan salah satu pihak lebih dominan dan istimewa dari pihak lain dalam kompetensi pilpres ini," jelasnya. 

Sementara dampak positif dari putusan MK tersebut, sambung Dr Ismail, hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja yakni petahana. Oleh karena itu putusan MK tersebut hanya menguntungkan petahana, bukan menguntungkan semua pihak. Sehingga putusan MK tersebut tidak tepat dalam konteks memahami dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan semangat demokrasi yang sedang  berlangsung di Indonesia saat ini.

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin, secara legal maupun etik maka petahana harus cuti dari jabatannya, Seperti diatur dalam UU PEMILU No. 7 th 2017 Ada pun Ketentuan dalam UU Pemilu (Pasal 267 (2), 281 (1), dan Pasal 300). Ketentuan Presiden sebagai calon Petahana berlaku sejak pemlihan langsung Presiden 2004 sebagai bagian agenda Pilpres yang demokratis. 

"Jika Presiden tidak cuti itu hampir dipastikan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat hasil Pilpres ini makin tidak demokratis karena membuat lapangan pertandingan makin tidak demokratis," jelasnya.

Aminudin menilai, putusan MK presiden tidak perlu cuti akan mendorong petahana menyalahgunakan kekuasaan untuk pemenangannya di Pilpres. Putusan MK tersebut juga mengabaikan tradisi demokrasi yang telah melembaga sejak Pilpres 2004 yakni petahana harus cuti. 

Pada Pilpres 2004. Saat itu, Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz kembali maju di Pilpres 2004 sebagai pasangan capres-cawapres. Keduanya sama-sama mengambil cuti untuk kampanye selama lima kali secara bergiliran.