Jalan Terjal Jokowi Menuju Dua Periode

Safari
Jalan Terjal Jokowi Menuju Dua Periode
Presiden Joko Widodo (ist)

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo kembali mencalonkan diri menjadi Presiden untuk periode 2019-2024. Namun, untuk kembali menjadi memimpin Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak jalan terjal yang menghadang mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia untuk keduanya kalinya. 
 
“Jalan terjal itu di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5% menjadi persoalan serius bagi Jokowi. Kemudian  meningkatnya biaya hidup sebagai dampak dari pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif listrik dan sulitnya memperoleh lapangan kerja,” kata pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal kepada Harian Terbit, Minggu (10/3/2019).
 
Menurutnya, meningkatnya biaya hidup yang paling banyak dirasakan masyarakat di lapis bawah tentu menjadi hambatan. “Kalau kita melihat kondisi ekonomi dalam bentuk piramida, jumlah masyarakat di lapis bawah itu sangat besar," ujar Karnali Faisal.
 
Janji-janji
 
Karnali menegaskan, di level kelas menengah, sejumlah janji yang gagal dilaksanakan juga mempengaruhi elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Contoh, janji yang gagal direalisasikan adalah soal buy back saham Indosat yang hampir bisa dipastikan tidak bisa dilakukan Jokowi di akhir masa jabatannya yang sudah mulai dekat. Selain itu janji yang tidak terealisasi adalah membangun tanpa utang, membuka lahan pertanian, dan lain-lainnya.
 
Karnali menuturkan, jalan terjal lainnya yang bakal dihadapi Jokowi di Pilpres 2019 yakni Jokowi hanya mengandalkan pemilih militan. Jokowi  diuntungkan pemilih militan tersebut  berada di wilayah yang populasinya besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu di luar daerah tersebut maka bisa menjadi jalan terjal bagi Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia.
 
Terkait alasan Jokowi yang mengabaikan janji-janjinya, Karnali menilai, karena para menteri pembantu Jokowi yang tergabung di Kabinet Kerja tidak memahami prioritas penyelesaian janji presiden. Atau bisa jadi yang dilakukan Jokowi saat Pilpres 2014 hanya sebatas janji kepada rakyat agar terpilih sebagai presiden. Karena biasanya rakyat akan terbuai dengan janji- janji yang menggiurkan.
 
"Faktanya sejumlah janji waktu kampanye Pilpres 2014 kan belum ditepati," paparnya.
 
Terkait pembangunan infrastruktur, Karnali memaparkan, infrastruktur penting dalam jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek maka masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, biaya hidup terjangkau, lapangan kerja, kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu disisa masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan lagi maka Jokowi harus memenuhi janji-janjinya di Pilpres 2019.
 
"Penuhi saja janji-janji yang sudah disampaikan 4 tahun lalu. Sampai Oktober 2019 harusnya Jokowi bisa realisasikan janji - janjinya," tegasnya.
 
Soal Utang
 
Direktur Kebijakan Publik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengakui, jalan terjal akan dihadapi Jokowi di Pilpres 2019. Jalan terjal yang dihadapi Jokowi mulai dari utang sampai pertumbuhan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Jerry menuturkan, membangun infrastruktur memang sisi Jokowi yang baik tapi harus diimbangi dengan perbaikan SDM. Sehingga infrastruktur yang dibangun bisa menjadi maksimal manfaatnya.
 
"Indeks pembangunan manusia (IPM) kita tak terlalu baik tahun 2017 berada pada peringkat 113 dari 188 negara. Dan dan tahun 2018 di posisi 108 dari 187 negara di Indonesia," paparnya.
 
Jerry menuturkan, ukuran suatu negara selain dilihat dari IPM, juga economic of growth (pertumbuhan ekonomi), taraf hidup dan income (pendapatan) masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Jokowi mau tidak mau harus menetapi janjinya, tapi untuk homeless (tuna wisma) dan stateless (tanpa kewarganegaraan) perlu juga diperhatikan di perbatasan Filipina dan Indonesia yakni Talaud karena ada ratusan ribu penduduk tanpa warga negara. 
 
"Pemerintah harus turun tangan. Tapi ide yang irasional Pemerintah akan  memberikan gaji kepada pengganguran saya tidak sepakat. Saya sepakat dengan Wapres JK dimana Indonesia belum bisa menerapkan hal itu (gaji untuk pengangguran)," jelasnya.
 
Berbeda dengan 5 negara yang yang menerapkan yakni Swedia, Malta, Arab Saudi, Irlandia serta Finlandia. Pantas saja, alasannya negara-negara ini hidupnya sudah makmur. Misalkan, Finlandia menjadi negara pertama Eropa yang membayar pengangguran secara cuma-cuma. Pengangguran di Finlandia bisa mendapat uang bulanan sekitar 697 euro atau sekitar Rp 11,1 juta belum termasuk pajak yang harus dibayarkan. Jumlah tersebut bisa berbeda jika ia sudah memiliki anak.
 
Nah tax atau pajak perlu diperkuat lagi kalau tidak akan sulit, untuk menuju ke negara Industri.  Indonesia bukan industrial country (negara industri) tapi agricultural country (negara agraria dan pertanian). Jadi program 4.0 bahkan star-up sampai unicorn kita masih kalah kelas. Lebih baik kita perkuat sektor pertanian, kelautan dan perkebunan. 
 
Sektor pertanian masih belum optimal karena stok pangan kita masih belum terjamin padahal laporan di Bulog 2018 lalu ada 2,4 juta ton beras tapi pemerintah masih mengimpor 2 juta ton beras. Padahal pada 1984 lalu kita sempat jadi  swasembada pangan. Kita punya stok 2 juta ton di gudang. Padahal 2015 kita mengimpor hanya 1 juta ton. Kelautan kita cukup besar tapi 2018 kita baru sumbang 30 persen Gross Domestic Product (GDP). Padahal potensi pendapatan di laut mencapai 1,3 triliun dolar AS pertahun.
 
Pada kuartal ke-III 2018 lalu pedapatan di laut hanya 7,11 persen. Padahal Indonesia memiliki laut yang luas dan 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 
 
Ambisius
 
Terpisah, tokoh Nasional Anton Tabah Digdoyo menilai, Jokowi sangat ambisius dan bernafsu untuk 2 periode. Berbagai cara dilakukan bahkan tak lazim seperti membungkam media massa supaya hanya memberitakan dirinya. Kampanye tanpa cuti gunakan fasilitas negara. Kerahkan semua pejabat sipil dan Polri untuk ikut kampanye. Bantuan finansial sangat besar dari taipan-taipan maka  muluskah Jokowi untuk 2 periode. 
 
"Saya sependapat dengan Presiden RI ke 3 Bapak Habibi, Bapak Wapres JK dan pakar-pakar yang lain bahwa lawan Jokowi itu dirinya sendiri. Artinya untuk menuju 2 periode ia terhalang oleh dirinya sendiri, oleh perilakunya sendiri," ujar Anton Tabah Digdoyo.
 
Anton menuturkan, beberapa  jalan terjal yang dihadapi Jokowi adalah, pertama, sudah viral bahwa Jokowi  tidak menepati janji. Tak kurang dari 60 janji kampanye 2014 yang tidak dipenuhi. Saat ini Jokowi buat janji lagi yakni pengangguran akan digaji. Padahal yang sudah magang berpuluh tahun saja tidak digaji temasuk janji akan menggaji seluruh perangkat desa.
 
Kedua, Jokowi akan terhalang oleh kebijakan-kebijakannya selama ini yang tidak merakyat. Seperti buka lapangan kerja untuk ribuan TKA RRC. Padahal pengangguran di Indonesia sangat tinggi. 
 
Sebelumnya,  Roky Gerung dihalangi kader dari partai kubu Jokowi  masuk ke sebuah kampus sampe kucing -kucingan dengan berbagai cara. Penegakan hukum dirasakan hanya tajam ke kubu 02 tapi tumpul untuk kubu 01.