Waspadai, WNA Nyoblos di TPS

Safari
Waspadai, WNA Nyoblos di TPS
Ilustrasi surat suara Pilpres 2019

Jakarta, HanTer-- Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, DPT merupakan masalah yang sensitif menjelang waktu pemilu. Apalagi jika ada orang asing masuk DPT yang jumlahnya tidak sedikit. 

Syamsudin menuturkan, dengan masih berantakannya DPT semua rakyat Indonesia harus waspada dan melaporkan ke pihak berwajib ketika menemui kejanggalan dalam proses Pilpres 2019. Masuknya sejumlah orang asing masuk DPT karena kelalaian petugas.

"Kita tetap harus diwaspadai. Mengapa? Karena setiap TPS nanti ada tim pengawas. Beda dulu Bawaslu hanya punya satu orang PPL, itupun hanya di desa. Sekarang ini sudah ada ditempatkan di setiap TPS," papar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Kamis (7/3/2019).

Aneh

Lucius Karus, Ketua Bidang Legislasi Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) mengatakan, banyaknya warga asing bisa masuk DPT karena sistem administrasi kependudukan yang bermasalah.  Mestinya model kartu Identitas untuk WNA harus berbeda bentuknya untuk menegaskan kartu yang dipegang WNA itu hanya semacam identitas sementara waktu.

"Ketika model dan juga input datanya hampir sama atau bahkan sama dengan KTP el, maka potensi campur aduk KTP tersebut tak terhindarkan," jelasnya.

Terkait adanya WNA masuk DPT, sambung Lucius, maka KPU harusnya mempunyai data sendiri tanpa tergantung penuh pada data penduduk Kemendagri. Data dari Kemendagri sifatnya hanya sebagai pendukung saja. Karena sangat aneh ketika ada WNA yang terdaftar sebagai pemilih sementara warga negara sendiri banyak yang belum bisa dijamin bisa menggunakan hak memilihnya karena tak juga mempunyai e-KTP. 

Lucius memaparkan, pemilu merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap 5 tahun sekali. Oleh karenanya sangat aneh setiap pemilu selalu bermasalah terkait DPT. Harusnya penyelenggara pemilu mampu membangun data pemilih yang mandiri.  Dia hanya membutuhkan dukungan dari Kemendagri untuk tambahan pemilih baru saja.

"Rutinnya pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun harusnya membuat penyelenggara pemilu mampu membangun data pemilih yang mandiri.  Dia hanya membutuhkan dukungan dari Kemendagri untuk tambahan pemilih baru saja. 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjedukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan terdapat 103 dari 1.680 warga negara asing pemilik KTP elektronik yang namanya tercatat masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019.

KPU RI mengaku akan menindaklanjuti data 103 warga negara asing pemilik KTP elektronik yang namanya ditengarai masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. 

#WNA   #DPT