Penangkapan Robertus Robet Disayangkan, Memberangus Kebebasan Berekspresi

Harian Terbit/Safari
Penangkapan Robertus Robet Disayangkan, Memberangus Kebebasan Berekspresi
Aktivis menolak UU ITE

Jakarta, HanTer -- Penangkapan aktivis HAM Robertus Robet yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta karena memplesetkan Mars TNI disayangkan. Selain dinilai berlebihan, penangkapan itu disebut tidak berdasar, mencederai demokrasi, memberangus kebebasan berekspresi.

Berikut pernyataan sejumlah aktivis, pengamat, dan wakil rakyat di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Charles Honoris, Politikus PDI Perjuangan: 

Penangkapan aktivis HAM Robertus Robet karena memplesetkan Mars TNI berlebihan. Penangkapan terhadap Robertus Robet menurut saya berlebihan. Apalagi, Robertus Robet sudah menjelaskan bahwa lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI hari ini, melainkan kepada kebijakan rezim militer Soeharto di masa yang lalu.  Setahu saya lagu tersebut kerap menghiasi demo-demo prodemokrasi di era transisi menuju demokrasi.

Penerapan Pasal 28 UU ITE terhadap kasus Robertus Robet tidak tepat karena tidak ada unsur kesengajaan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan.  Penerapan UU ITE jangan sampai memberangus kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil. 

Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI: 

Penangkapan Robertus ancaman kebebasan sipil di masa reformasi. Robet tidak menyebarkan informasi apapun melalui elektronik karena yang dianggap masalah adalah refleksinya. Kami menilai refleksi tersebut hanya berupa komentar atas kajian akademis terkait suatu kebijakan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kebencian atau permusuhan.

Yati Andriani, Ketua Kontras: 

Penangkapan Robertus tidak memiliki dasar dan mencederai negara hukum serta demokrasi. Apa yang disampaikan Robertus pada saat orasi aksi Kamisan itu adalah kritik mengenai rencana pemerintah menempatkan personel TNI aktif pada kementerian. Rencana ini jelas bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara yang sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 dan amandemennya, UU TNI dan TAP MPR VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Polri," ujar Yati. 

Ubedilah Badrun, Ketua APPSABTI:

Kalangan akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) menyayangkan penangkapan yang dilakukan polisi terhadap dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robert. 

Penangkapan Robertus ini tentu mengusik akal sehat dan nurani saya sebagai sesama akademisi, juga akal sehat dan nurani universitas bahwa penangkapan atas kebebasan akademik itu benar-benar menunjukkan tindakan yang memungkinkan ditafsirkan sebagai tindakan represi kepolisian pada warga akademik.

Boleh Pulang
 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengemukakan, hari ini saudara R setelah diperiksa, kemudian menjalani proses administrasi, menandatangani beberapa berita acara, saudara R dipulangkan oleh penyidik.

Dalam kasusnya, Robert tidak ditahan karena ancaman hukuman dalam pasal yang menjeratnya, dibawah lima tahun penjara. "Ancaman hukumannya cuma satu tahun enam bulan, jadi penyidik tidak menahannya dan hari ini dibolehkan pulang," katanya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Robertus Robet di kediamannya di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (6/3) malam.

Ia ditangkap karena memplesetkan Mars TNI saat berorasi dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Februari 2019 lalu.

Rekaman videonya kemudian beredar di media sosial. Atas perbuatannya, ia diancam dengan pasal penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.

Pasal 207 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.