KPK Siap Menyasar Proyek LRT Palembang

Sammy
KPK Siap Menyasar Proyek LRT Palembang
LRT Palembang (ist)

Jakarta, HanTer - Pasca Kantor PT Waskita Karya disambangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah proyek fiktif, diperkirakan komisi anti rasuah itu juga akan menyasar proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang. Hal ini menyusul diketemukannya dokumen terkait.

"Sesuai SOP, KPK pasti akan menindaklanjuti setiap ada data korupsi yang diketemukan pada saat melakukan kegiatan penggeledahan. Apalagi sesuai janji, pimpinan KPK akan memprioritaskan  korupsi di sektor infrastruktur. Dugaan korupsi proyek LRT Palembang  sudah masuk dalam radar KPK sejak lama," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Belakangan ini, proyek LRT Palembang kerap menjadi sorotan. Sebagai konsep sistem transportasi massal, LRT lebih tepat diterapkan di kota-kota padat penduduk, seperti Jakarta dan Surabaya. 

Sejatinya, LRT sebagai sebuah konsep sistem transportasi massal tidak cocok untuk diterapkan di kota Palembang. Tak heran bila penumpang setiap harinya hanya berjumlah belasan orang. 

Kondisi ini, secara tidak langsung diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

"Dibutuhkan waktu setidaknya tujuh tahun agar moda transportasi massal Light Rail Transit (LRT) Palembang ramai diminati. Akibatnya Kemenhub harus mengalokasikan dana subsidi tarif per tahun sebesar  Rp300 miliar," ujar Budi Karya, Senin (4/3/2019). 

Pertanyaannya adalah, kenapa proyek LRT  berharga  Rp10,9 triliun, yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibangun di Palembang itu tetap terus dilaksanakan. 

Karena berdasarkan pengakuan Budi Karya sendiri, bahwa dibutuhkan waktu setidaknya tujuh tahun agar LRT Palembang ramai penumpang. 

Koordinator Satgas Anti Diskriminasi Hukum, Gunawan menilai, proyek LRT Palembang sejak tahap perencanaan tidak memiliki dokumen kajian analisa kebutuhan. 

"Dalam perspektif hukum pidana, sebuah proyek sebesar LRT Palembang direncanakan tanpa memiliki dokumen analisa kebutuhan adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara," kata Gunawan, Rabu (6/3/2019). 

Dengan kata lain, menurut Gunawan, tak terbantahkan proyek LRT Palembang ini mengandung unsur pidana korupsi. 

Elemen yang dapat dipakai sebagai titik bertolak untuk menghitung kerugian negara adalah, pertama pada proses pengambilan keputusan penganggaran proyek sebesar Rp10,9 trilun dan kedua, kebijakan pemberian subsidi tarif sebesar Rp300 miliar per tahun. 

"Berdasarkan fakta ini, maka tidak ada alasan bagi KPK mengabaikan tuntutan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi pada proyek LRT Palembang. Apalagi LRT sudah sering mogok," ujar Gunawan. 

Sudah banyak pihak yang meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK turun tangan menelusuri proyek tersebut. 

Diketahui, proyek LRT Palembang dikerjakan mengacu pada Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan. 

Pembangunan proyek diserahkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan sebagai pelaksana pembangunan pra sarana LRT. Sedangkan operator LRT Palembang adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

Pembangunan LRT Palembang ini kurang lebih 23 kilometer  dilengkapi 13 stasiun, 1 depo, dan 9 gardu listrik dengan menggunakan lebar jalur rel 1.067 milimeter (mm) dan third rail electricity 750VCD yang dimulai sejak Oktober 2015.

#Kpk   #lrt   #palembang