Menolak Dwifungsi TNI Dihidupkan Kembali

Sammy
Menolak Dwifungsi TNI Dihidupkan Kembali
Mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo

Jakarta, Hanter – Pemerintahan Jokowo Widodo-Jusuf Kalla disebut sedang menyiapkan peraturan agar perwira TNI aktif dapat menduduki jabatan lembaga sipil. Rencana kebijakan ini disebut sebagai dwifungsi TNI.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019). Adapun diskusi yang mengangkat tema 'Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?' itu menghadirkan pembicara yakni mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, politikus PAN Eggi Sudjana, pengamat politik Ubedilah Badrun dan inisiator GARBI Mahfudz Siddiq.

Letnan Jenderal (Purn) TNI Johannes Suryo Prabowo menilai, wacana penempatan perwira aktif TNI di sejumlah jabatan sipil hanya untuk mengambil hati prajurit TNI. Ia pun menegaskan, perwira TNI disumpah setia pada NKRI. Ini membuktikan bahwa dwifungsi TNI tidak akan pernah lahir kembali.

"Yang pasti adik-adik saya, saya kenal. Pada hakikatnya prajurit itu bukan robot. Di TNI meski tidak tertulis, perintah yang salah tidak wajib dilaksanakan. Jadi enggak usah khawatir. Katakan pimpinan enggak netral, masih banyak yang punya akal sehat," ujarnya.

Menurut mantan Kepala Staf Umum TNI ini,  banyak petinggi TNI tidak memiliki jabatan. Berdasarkan hitungan kasarnya, jabatan untuk bintang satu hingga empat tersedia 1.000 kursi. Sementara kolonel yang memenuhi syarat mencapai 32.000 jiwa,

Isu TNI masuk lembaga sipil (dwifungsi) kembali merebak setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan menambah 60 pos jabatan baru untuk perwira tinggi TNI dan menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di lingkup internal serta di kementerian dan lembaga. Salah satu tujuannya, menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu usulan adalah restrukturisasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu karena ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Institusi TNI

Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menilai, wacana penempatan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil hanya akan merusak institusi TNI. Menurutnya, ranah sipil dan militer jelas berbeda, sehingga wacana tersebut hanya menimbulkan dwifungsi TNI yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

"Kalau punya pikiran menarik TNI masuk ke sipil bukan saja khianati reformasi, tapi dia bekerja secara sistematik hancurkan institusi TNI," kata Mahfudz.

Atas wacana itu, Mahfudz menegaskan, prajurit TNI sejatinya tidak dipersiapkan sebagai aparatur sipil melainkan aparatur pertahanan negara. Karena itu, ia tetap yakin, wacana pemerintah untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI akan ditolak mentah-mentah.

"Saya sangat tidak yakin para perwira bersedia menerima itu karena itu akan menggerus jati diri dan karakter mereka sebagai jati diri TNI. Mereka tidak disiapkan untuk aparatur sipil, mereka disiapkan untuk pertahanan negara," tandasnya.

Kebutuhan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebutkan, penempatan personel TNI di berbagai kementerian/lembaga karena kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara.

"Saat ini sedang marak berita penyesatan dari berbagai pihak yang memberitakan tentang aktifnya kembali Dwi Fungsi TNI. Seolah-olah TNI kembali ke jaman Orde Baru dengan menempatkan personelnya di berbagai posisi di kementerian dan lembaga. Sesungguhnya ini adalah cara pandang yang keliru," kata Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan Irjen TNI Letjen Herindra dalam acara Silaturahmi dengan Komunitas Perwira Hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Panglima, aktifnya atau menjabatnya sejumlah perwira TNI di segenap kementerian dan lembaga sudah sesuai dengan Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa prajurit aktif bisa menduduki jabatan pada 10 kantor, yaitu Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Sesmilpres, BIN, Badan Sandi Negara, Lemhanas, Wantannas, Basarnas, BNN dan Makamah Agung.

Saat ini Undang-undang tersebut masih dalam proses revisi, dengan menambahkan beberapa Kementerian antara lain Kemenko Maritim; Kantor Staf Kepresidenan; dan Badan Keamanan Laut serta mengubah nama/nomenklatur lembaga seperti: Sandi Negara menjadi Siber dan Sandi Negara; dan Search and Rescue (SAR) Nasional menjadi Badan Pencarian dan Pertolongan.

Oleh karena itu, Panglima TNI mengharapkan peran aktif para perwira hukum TNI untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.

"Dwi Fungsi adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI. Saat ini dan ke depan, TNI semakin profesional dalam menjalankan tugas sesuai Undang-Undang," kata Panglima TNI.