Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Jokowi Gagal

Safari
Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Jokowi Gagal
Peneliti ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra

Jakarta, HanTer-- Peneliti ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra mengatakan, Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, namun  kenyataannya hanya 5 persen. Hal ini menunjukkan kegagalannya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cuma 5 persen ini bila dibandingkan dengan seluruh negara di dunia maka Indonesia menduduki peringkat ke -35.

Oleh karena itu tidak tepat bila membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara maju, seperti yang sering disampaikan pemerintah, yang berpendapatan tinggi seperti G-20. Padahal pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia ke level menengah-tinggi (US$ 3896-US$12025) versi Bank Dunia.

"Saat ini pendapatan perkapita per 2018 kita baru di US$ 3.877, atau masih di level menengah," jelasnya.

Kenaikan Harga

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, ada beberapa sebab yang menyebabkan ekonomi hanya tumbuh 5 persen, padahal sebelumnya dijanjikan 7 persen. Pertama, kebijakan Jokowi menekan daya saing industri melalui kebijakan kenaikan suku bunga, kenaikan harga energi BBM dan listrik.

"Akibatnya perusahaan gagal ekspansi bahkan banyak yang gulung tikar," ujar Salamudin Daeng kepada Harian Terbit, Senin (4/3/2019).

Kedua, sambung Salamudin, pemerintahan Jokowi gagal memberdayakan industri nasional dalam berbagai mega proyek infrastruktur. Saat ini mega proyek infrastruktur yang dibangun Jokowi banyak menggunakan barang barang impor. Sebagai contoh industri semen dan besi baja justru kinerjanya menurun di saat mega proyek infrastruktur digalakkan. Seharusnya mega proyek infrastruktur menggunakan komponen lokal.

Ketiga, pemerintah Jokowi gagal menggerakkan daya beli masyarakat. Saat ini konsumsi cenderung melemah dalam empat tahun terakhir. Padahal ekonomi Indonesia 53-55 persen digerakkkan oleh konsumsi masyarakat. Pelemahan konsumsi ditunjukkan oleh melemahnya permintaan. Akibatnya inflasi rendah dalam satu tahun terakhir. Bahkan awal tahun 2019 malah terjadi deflasi. Artinya konsumsi menurun drastis.

Keempat, pemerintahan Jokowi gagal meningkatkan perdagangan internasional dengan meningkatkan ekspor yang ditandai dengan ekspor yang terus menurun. Demikian juga impor menurun. Namun pada saat yang sama defisit perdagangan terus berlangsung. Ini menandakan keadaan ekonomi yang sangat buruk karena defisit terjadi di saat impor menurun dan ekspor menurun lebih besar.

Kelima, kinerja APBN juga tidak membaik. Penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak tidak meningkat signifikan. Bahkan jika APBN diukur dalam US dolar nilainya menurun drastis. Padahal belanja negara juga dialokasikan untuk membeli barang impor dan membayar utang dalam bentuk dolar. Sementara penerimaan negara jika diukur dalam dolar anjlok parah.

Pengamat kebijakan publik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie mengakui dari sisi pertumbuhan ekonomi memang Jokowi kalah sama pemerintahan SBY yang pertumbuhan ekonominya tembus rata-rata 6 persen. Padahal Jokowi berjanji pertumbuhan ekonomi anak naik 7 persen, tapi kenyataannya hanya 5 persen.

"Ada sejumlah menteri dibidang ekonomi yang kurang maksimal dan kinerjanya tak seperti yang diharapkan. Hal ini berakibat Jokowi tidak bisa menaikan janji pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Minggu (3/3/2019).