Anies Bakal Copot Pejabat Terlibat Jual Beli Jabatan

Sammy
Anies Bakal Copot Pejabat Terlibat Jual Beli Jabatan
Gubernur DKI Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - Dugaan adanya aroma pungutan liar (pungli) dalam perombakan besar-besaran birokrat di Pemprov DKI yang diungkap Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, kerap bergulir.

Menanggapi hal ini, Gubernur Anies memastikan bakal mencopot pejabat yang terbukti terlibat jual beli jabatan. "Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot karena berarti itu penyuapan," kata Anies di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saefullah meminta pihak-pihak yang memiliki bukti jual beli jabatan untuk melapor. Ia memastikan akan menindak oknum yang berani bermain uang.

"Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah.

Kode Etik

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo mengatakan, jual beli jabatan dalam lingkungan pemerintahan tentunya melanggar kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Karena itu, dia meminta siapapun yang memiliki bukti awal atau indikasi adanya jual beli jabatan untuk melapor ke KASN.

"Jual beli jabatan merupakan pelanggaran kode etik dan juga disiplin PNS. Jangan dibiarkan, namun juga jangan fitnah," ujar Waluyo di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ia menyampaikan, KASN belum menerima laporan soal adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, jika anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai bukti atau indikasi awal soal jual beli jabatan, maka anggota dewan yang bersangkutan bisa menyerahkan bukti itu kepada KASN.

"Kalau bisa anggota DPRD-nya suruh menyampaikan bukti-buktinya atau indikasi awalnya. Kami akan selidiki. Lebih konkret saja, laporkan, biar ada follow up. Yang jelas suap-menyuap harus diberantas bersama," terang Waluyo.

Selain itu, Waluyo menyebut DPRD juga berhak memanggil pejabat yang terindikasi jual beli jabatan. Sebab, DPRD memiliki fungsi pengawasan. "Sebagai anggota DPRD kan juga punya peran pengawasan, panggil saja ke Dewan, lebih konkret kan," ucap Waluyo.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/2/2019). Pasca pelantikan tersebut, isu mengenai jual-beli jabatan pun kerap berhembus.